Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengecam keras dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang oknum kepala daerah.
Ia menegaskan bahwa kejahatan seksual oleh pejabat publik tidak boleh dinormalisasi dan harus diganjar hukuman maksimal sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Dalam pernyataan resminya, Selly menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada korban beserta keluarga. Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam memproses kasus tersebut, meski pelakunya memegang kekuasaan di daerah.
Baca:Ini Resep Hidup Bahagia dari Ganjar Pranowo
Tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan seyogianya bukan hal yang dinormalisasi, dan tidak boleh ada pemilahan dalam penanganannya. Dalam UU TPKS yang sudah kita sahkan, sanksi terhadap pejabat publik bisa diperberat sebesar sepertiga dari ancaman pidana pokoknya, tegas Selly kepada Gesuri.id, Rabu (18/11).