Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Menurutnya, bencana yang terus berulang menunjukkan perlunya pembenahan sistem mitigasi, pengurangan risiko, hingga pemulihan pascabencana.
Banjir bandang yang melanda Kabupaten Gayo Lues, khususnya Kampung Badak dan Kecamatan Pining, mengakibatkan sejumlah rumah warga tertimbun lumpur dan kayu gelondongan. Bencana tersebut juga merusak fasilitas umum serta jembatan penghubung yang menjadi akses penting bagi masyarakat.
Sementara itu, banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang turut berdampak terhadap ribuan warga di sejumlah kecamatan. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan cepat dan koordinasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Baca: Ini Resep Hidup Bahagia dari Ganjar Pranowo
Ina menegaskan, pemerintah tidak boleh menganggap bencana banjir berulang sebagai kejadian rutin yang hanya ditangani ketika musibah terjadi. Menurutnya, negara harus hadir melalui langkah pencegahan, mitigasi, serta perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban bencana yang sama. Jika infrastruktur yang sudah diperbaiki kembali rusak, pemerintah harus mengevaluasi kualitas pembangunan, perencanaan tata ruang, dan efektivitas mitigasinya. Pembangunan pascabencana harus lebih kuat dan aman, bukan sekadar membangun kembali seperti semula,” tegas Ina.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan di Komisi VIII DPR RI, Ina meminta pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pemerintah daerah, serta kementerian terkait memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana.
Ia menekankan pentingnya percepatan penanganan darurat dengan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bahan pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga tempat pengungsian. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, pemerintah diminta mempercepat pendataan korban, kerusakan rumah, jumlah pengungsi, serta warga yang kehilangan mata pencaharian. Pendataan yang akurat diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Ina juga mendorong evaluasi terhadap infrastruktur pascabencana, terutama jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang kembali mengalami kerusakan. Menurutnya, kualitas pembangunan harus menjadi perhatian agar infrastruktur yang dibangun mampu menghadapi potensi bencana di kemudian hari.
Di sisi lain, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan juga dinilai penting. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penanganan sedimentasi sungai, pengembangan sistem peringatan dini, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyediaan jalur evakuasi yang mudah diakses masyarakat.
Ia turut meminta adanya koordinasi terpadu antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi berbagai faktor penyebab bencana sejak dini. Dukungan anggaran yang memadai untuk kebutuhan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi juga harus dipastikan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Menurut Ina, keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata diukur dari pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Hal terpenting adalah kemampuan pemerintah melindungi keselamatan masyarakat dan mengurangi risiko jatuhnya korban akibat bencana serupa.
“Ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan sekadar berapa banyak infrastruktur yang dibangun kembali, tetapi berapa banyak nyawa yang diselamatkan dan masyarakat yang terlindungi dari ancaman bencana berulang. Pemerintah harus menjadikan mitigasi sebagai prioritas, bukan hanya respons setelah bencana terjadi,” tutup Ina Ammania.
Ia berharap evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir di Aceh dapat segera dilakukan agar kebijakan penanggulangan bencana lebih terarah. Dengan demikian, perlindungan masyarakat tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana dalam jangka panjang.

















































































