Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengecam keras dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang oknum kepala daerah.
Ia menegaskan bahwa kejahatan seksual oleh pejabat publik tidak boleh dinormalisasi dan harus diganjar hukuman maksimal sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Dalam pernyataan resminya, Selly menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada korban beserta keluarga. Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam memproses kasus tersebut, meski pelakunya memegang kekuasaan di daerah.
Baca: Ini Resep Hidup Bahagia dari Ganjar Pranowo
"Tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan seyogianya bukan hal yang dinormalisasi, dan tidak boleh ada pemilahan dalam penanganannya. Dalam UU TPKS yang sudah kita sahkan, sanksi terhadap pejabat publik bisa diperberat sebesar sepertiga dari ancaman pidana pokoknya," tegas Selly kepada Gesuri.id, Rabu (18/11).
Selain pemberatan pidana dan penerapan pasal berlapis dari undang-undang terkait lainnya, Selly menilai pelaku juga layak menerima sanksi sosial, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan birokrasi.
Terkait status jabatan kepala daerah tersebut, ia menyebut pemberhentian tetap wajib dilakukan apabila pengadilan telah menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
"Selama proses hukum berjalan, kita memang menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, setelah ada putusan final, itu harus menjadi dasar penetapan bahwa yang bersangkutan wajib mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah. Untuk kasus kekerasan seksual, tidak ada kata ampun," ujarnya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Di sisi lain, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini menekankan bahwa pemenuhan hak korban tidak boleh terabaikan oleh hiruk-pikuk proses hukum pelaku. Karena pelaku merupakan pejabat publik, Selly menuntut adanya pemberian restitusi atau ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban dan keluarganya.
Ia juga mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta dinas terkait di tingkat kabupaten untuk hadir secara penuh mengawal pemulihan korban. Pendampingan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap pelaporan, proses persidangan, hingga rehabilitasi psikologis agar korban siap kembali ke masyarakat.
"Saya sangat menyayangkan kasus ini terus berulang, apalagi dilakukan oleh pejabat yang seharusnya memberi teladan. Ini akan menjadi bahan evaluasi serius kami bersama KemenPPPA untuk memastikan sejauh mana pemahaman para pejabat di berbagai institusi terhadap UU TPKS," pungkas Selly.

















































































