Jakarta, Gesuri.id Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPP PDI Perjuangan, Candra Irawan, menegaskan pentingnya kepastian hukum serta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), sekaligus menawarkan tiga pilar pengawasan teknologi dalam usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Nah, kita bicara teknologi. Sebetulnya, kita ingin memastikan kepada KPU, teknologi ini itu mau digunakan sebagai alat bantu atau digunakan sebagai hal yang menentukan hasil penyelenggaran pemilu. Selama ini kita abu-abu, bahkan KPU sendiri itu sembunyi-sembunyi, dia bilang alat bantu. Tetapi, justru itu menentukan hasil. Tadi teman-teman melihat yang disampaikan oleh Narasumber tadi, jadi ada proses manipulasi yang terjadi di dalam sirekap. Oke, sirekap itu adalah alat bantu, kata Candra saat diwawancarai oleh Tim Gesuri.id di sela-sela acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).
Candra menekankan bahwa status teknologi sebagai alat bantu tidak boleh dijadikan alasan bagi KPU untuk lepas tanggung jawab atas data yang sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk membangun kepercayaan publik dan peserta pemilu, ia mendorong agar penggunaan teknologi tersebut diatur secara tegas dalam undang-undang.
Baca:Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi