Heroik Mutaqin Dorong Pelaporan Pelanggaran Pemilu Bisa Dipantau Secara Digital dan Transparan

Menurut Heroik, transparansi pelaporan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat penegakan hukum pemilu.
Jum'at, 20 November 2026 12:17 WIB Jurnalis - Syahrul Arsyad

Jakarta, Gesuri.id - Peneliti, akademisi, sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., M.I.P., mendorong agar mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu dilengkapi sistem pemantauan digital yang transparan dan akuntabel. Melalui sistem tersebut, masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran dapat mengetahui sejauh mana laporan mereka ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Pertama undang-undang pemilu kita kan sudah memberlakukan adanya dana kampanye yang kemudian dibiayai oleh negara yaitu adalah alat peraga kampanye iklan media masa cetak elektronik yang kemudian diakses untuk partai-partai politik secara berimbang artinya memang itu sudah terbuka ruang tapi yang jadi persoalan adalah gini untuk konteks penegakan hukum pemilu ketika itu dilaporkan oleh bukan hanya parpol ya tetapi kami masyarakat sipil pemantau maupun para pemilih itu penting adanya akuntabilitas dan transparansi pelaporan selama ini ketika kita sudah melaporkan sejauh mana sih laporan kita ditindaklanjuti gitu ya kita gak tau, ujar Heroik.

Hal tersebut disampaikan Heroik saat diwawancarai tim Gesuri.id setelah acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Heroik, transparansi pelaporan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat penegakan hukum pemilu. Sebab, pelaporan dugaan pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh partai politik, tetapi juga masyarakat sipil, lembaga pemantau pemilu, hingga para pemilih.

Baca juga :