Ikuti Kami

Heroik Mutaqin: Pelaku Politik Uang Harus Bisa Didiskualifikasi Meski Sudah Terpilih dan Menjabat

Penataan ulang kelembagaan Bawaslu menjadi Badan Adjudikasi Pemilu harus diikuti dengan perubahan pendekatan penegakan hukum pemilu.

Heroik Mutaqin: Pelaku Politik Uang Harus Bisa Didiskualifikasi Meski Sudah Terpilih dan Menjabat
Peneliti, akademisi, sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., M.I.P., di acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Peneliti, akademisi, sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., M.I.P., mendorong penerapan sanksi diskualifikasi bagi peserta pemilu yang terbukti melakukan praktik politik uang. Bahkan, sanksi tersebut harus tetap dapat diberlakukan meskipun pelaku telah dinyatakan terpilih dan menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.

"Saya sepakat sekali dalam konteks ini kenapa kemudian kita membuat desain Bawaslu itu menjadi Badilu agar pelanggaran administrasi dalam konteks misalnya politik uang itu kan sanksinya selama ini soal pidana tapi berapa efektif sih? yang jauh lebih jera itu kan ketika peserta pemilu itu mendapatkan sanksi diskualifikasi nah seharusnya lebih ke sana soal aspek diskualifikasi termasuk misalnya soal desain pelaporan pelaporan politik uang itu ada masa kadaluarsanya maksimal 3 hari kalau setelah 3 hari ditemukan politik uang itu nggak dilaporkan itu udah nggak bisa dipindahkan lanjutin nah maka dari itu misalnya kami mengusulkan menghilangkan batas kadarlursanya sekalipun misalnya anggota legislatif itu sudah terpilih kepala daerah itu sudah terpilih dan ternyata dia terbukti melakukan praktek politik uang maka ketentuan sanksi diskualifikasi itu berlaku sekalipun dia sudah menjabat sebagai di kursi legislatif ataupun eksekutif," ujar Heroik.

Hal tersebut disampaikan Heroik saat diwawancarai tim Gesuri.id setelah acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Heroik, penataan ulang kelembagaan Bawaslu menjadi Badan Adjudikasi Pemilu (Badilu) harus diikuti dengan perubahan pendekatan penegakan hukum pemilu. Penanganan politik uang, misalnya, tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana yang selama ini dinilai belum memberikan efek jera secara optimal.

Ia berpandangan, diskualifikasi merupakan salah satu instrumen sanksi yang lebih kuat untuk mencegah peserta pemilu melakukan praktik politik uang. Dengan ancaman kehilangan hak untuk menduduki jabatan publik, peserta pemilu diharapkan lebih mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

Heroik juga menyoroti ketentuan batas waktu pelaporan dugaan politik uang yang dinilai terlalu singkat. Saat ini, menurutnya, terdapat batas waktu maksimal tiga hari untuk melaporkan temuan politik uang. Akibatnya, dugaan pelanggaran yang baru diketahui setelah melewati tenggat tersebut berpotensi tidak dapat diproses lebih lanjut.

Karena itu, Perludem mengusulkan agar batas kedaluwarsa pelaporan politik uang dihapuskan. Dengan demikian, dugaan praktik politik uang tetap dapat ditindaklanjuti meskipun baru terungkap setelah peserta pemilu ditetapkan sebagai pemenang.

Bahkan, Heroik menegaskan, sanksi diskualifikasi seharusnya tidak kehilangan daya berlakunya hanya karena pelaku telah dilantik atau mulai menjalankan jabatan publik. Apabila praktik politik uang terbukti dilakukan, konsekuensi hukum harus tetap dapat diterapkan, baik terhadap anggota legislatif maupun kepala daerah.

Gagasan tersebut, menurut Heroik, penting untuk memastikan penegakan hukum pemilu tidak berhenti pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Integritas hasil pemilu juga harus dijaga melalui mekanisme penindakan yang memungkinkan pelanggaran politik uang ditindak secara tegas, termasuk ketika praktik tersebut baru terungkap setelah proses pemilu selesai.

Quote