Jakarta, Gesuri.id - Peneliti, akademisi, sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., M.I.P., mendorong agar mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu dilengkapi sistem pemantauan digital yang transparan dan akuntabel. Melalui sistem tersebut, masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran dapat mengetahui sejauh mana laporan mereka ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
"Pertama undang-undang pemilu kita kan sudah memberlakukan adanya dana kampanye yang kemudian dibiayai oleh negara yaitu adalah alat peraga kampanye iklan media masa cetak elektronik yang kemudian diakses untuk partai-partai politik secara berimbang artinya memang itu sudah terbuka ruang tapi yang jadi persoalan adalah gini untuk konteks penegakan hukum pemilu ketika itu dilaporkan oleh bukan hanya parpol ya tetapi kami masyarakat sipil pemantau maupun para pemilih itu penting adanya akuntabilitas dan transparansi pelaporan selama ini ketika kita sudah melaporkan sejauh mana sih laporan kita ditindaklanjuti gitu ya kita gak tau," ujar Heroik.
Hal tersebut disampaikan Heroik saat diwawancarai tim Gesuri.id setelah acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Heroik, transparansi pelaporan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat penegakan hukum pemilu. Sebab, pelaporan dugaan pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh partai politik, tetapi juga masyarakat sipil, lembaga pemantau pemilu, hingga para pemilih.
Namun, selama ini pelapor kerap tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan. Masyarakat tidak mengetahui apakah laporan tersebut sudah diterima, sedang diperiksa, dalam tahap investigasi, atau justru tidak ditindaklanjuti.
Heroik menilai kondisi tersebut perlu dibenahi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ia mengusulkan agar lembaga pengawas pemilu menyediakan sistem pelacakan laporan yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan penanganan dugaan pelanggaran secara berkala.
"Maka dari itu misalnya ini tidak terlepas dengan aspek kemanfaatan teknologi informasi kalau kita mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi di website MPA itu kita bisa tracking permohonan kita sudah sampai mana," jelasnya.
Ia menilai mekanisme serupa seharusnya dapat diterapkan dalam sistem pelaporan pelanggaran pemilu. Dengan begitu, setiap laporan yang masuk memiliki informasi perkembangan yang dapat diakses oleh pelapor.
"Nah seharusnya pelaporan pelanggaran pemilu pun demikian ketika kita menemukan praktik politik uang lapor ke bawah disana ada publikasi yang menjelaskan bahwa oh ini sudah sedang proses investigasi pendalaman dan sebagainya sehingga kita yang melaporkan itu tau ditindak lanjuti gak sih pelaporan kita dan sebagainya," tegas Heroik.
Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian kepada masyarakat yang melaporkan pelanggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu.
Dengan sistem pelacakan digital, masyarakat dapat ikut mengawasi proses penanganan laporan sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Heroik berharap gagasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan DIM RUU Pemilu. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas serta mendorong penegakan hukum pemilu yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

















































































