Jakarta, Gesuri.id - Peneliti, akademisi, sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., M.I.P., mendorong evaluasi menyeluruh terhadap desain kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu gagasan yang perlu dipertimbangkan adalah mengubah Bawaslu dari badan pengawas pemilu menjadi badan adjudikasi pemilu yang secara khusus menangani pelanggaran administrasi pemilu.
"Kalau kita lihat desain lembaga penyelenggara pemilu kita itu paketnya lengkap sebetulnya ada KPU yang bertugas menyelenggarakan proses administrasi dan tahapan pemilu ada Bawaslu yang memang didesain sebagai institusi lembaga penegakan hukum pemilu di dalamnya sebagai sebuah satu sistem keadilan pemilu dan ada DKPP yang bertugas menjaga etika atau netralitas dan profesionalitas dari lembaga penyelenggara pemilu itu," ujar Heroik.
Hal tersebut disampaikan Heroik saat diwawancarai tim Gesuri.id setelah acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Heroik, secara kelembagaan Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang cukup lengkap. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan tahapan pemilu, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan sekaligus penegakan hukum pemilu, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertanggung jawab menjaga etika, netralitas, dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
Namun, keberadaan perangkat kelembagaan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan kepemiluan. Heroik menyoroti masih maraknya pelanggaran pemilu, politik uang, serta berbagai persoalan hukum yang terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
"Mulai dipermanenkan 2009, sebelumnya itu Panwas & Hop nah tapi pertanyaannya kalau hitung dari 2009 sampai dengan 2024 ini artinya kita sudah melalui siklus empat pemilu persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan pelanggaran pemilu, politik uang dan lain sebagainya itu masih banyak ya sekalipun banyak faktor di dalamnya tetapi kan kalau kita lihat geneologi kehadiran Bawaslu kan tujuannya adalah penegakan hukum pemilu artinya dari sini kita perlu evaluasi desain kelembagaan dan fungsi kelembagaan dari Bawaslu misalnya," jelasnya.

Ia menilai, evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan fungsi Bawaslu berjalan efektif, terutama dalam menangani dan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran pemilu.
Salah satu persoalan yang disorot adalah keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran yang berpotensi masuk ke ranah pidana pemilu. Dalam mekanisme yang berlaku saat ini, penanganan perkara pidana melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.
Heroik menilai, perbedaan pandangan antarlembaga dalam proses tersebut kerap menimbulkan persoalan tersendiri. Bawaslu bisa saja menyatakan suatu peristiwa sebagai pelanggaran, tetapi kepolisian dan kejaksaan memiliki penilaian berbeda sehingga perkara tidak berlanjut.
"Teman-teman Bawaslu selama ini sering mengeluhkan soal ketika sudah mendapatkan satu temuan pelanggaran pemilu karena dia tidak bisa, bukan lembaga eksekutorial ya dalam konteks ketika ini masuk dalam pengadilan pidana pemilu maka diteruskan, sebelum diteruskan ke kepolisian dan kejaksaan untuk diinvestigasi ada yang namanya sentra penegakan hukum terpadu, Bawaslu sudah bilang ini pelanggaran tapi kejaksaan dan kepolisian bilang ini bukan pelanggaran artinya ada inefektivitas di sana," ungkap Heroik.
Berangkat dari persoalan tersebut, Perludem bersama sejumlah elemen masyarakat sipil mengusulkan reposisi kelembagaan Bawaslu. Heroik menjelaskan, Bawaslu ke depan dapat diarahkan menjadi badan adjudikasi pemilu yang memiliki fokus lebih spesifik pada penanganan pelanggaran administrasi pemilu.
Sementara itu, fungsi pengawasan tetap perlu diperkuat, terutama dalam mencegah praktik politik uang yang selama ini menjadi salah satu persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu.
"Perludem ya dengan teman-teman masyarakat sipil lain mengusulkan ada reposisi kelembagaan Bawaslu dengan mengubah Bawaslu itu bukan lagi badan pengawas pemilu tapi badan adjudikasi pemilu yang secara spesifik mengurusi aspek pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilu level pengawasannya kita letakkan salah satunya adalah soal politik uang dan sentra Gakkumdu itu dihilangkan, dihapuskan saja sehingga ke depan akan jauh lebih efektif," tegasnya.
Selain Bawaslu, Heroik juga menyoroti perlunya pembenahan aturan mengenai penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.
Menurutnya, Undang-Undang Pemilu belum mengatur secara spesifik ketentuan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang berulang kali melakukan pelanggaran etik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan sanksi, terutama ketika seorang penyelenggara telah berkali-kali menerima peringatan keras.
"Undang-Undang Pemilu kita itu gak pernah mengatur soal ketentuan sanksi soal pelanggaran etik yang dialami oleh penyelenggara pemilu masa ada penyelenggara pemilu yang sudah mendapatkan peringatan keras terakhir tapi terakhirnya itu bukan sekali, 2-3 kali mau berapa kali terakhirnya gitu loh," katanya.
Karena itu, ia mendorong agar pembahasan RUU Pemilu turut memasukkan pengaturan sanksi etik yang lebih tegas, terukur, dan spesifik. Dengan demikian, penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etik berulang dapat dikenai konsekuensi yang jelas.
"Maka ke depan Undang-Undang Pemilu kita harus mengatur ketentuan sanksi yang jauh lebih spesifik mengenai pelanggaran pemilu khususnya dalam konteks di DKPP," pungkasnya.
Heroik berharap pembenahan desain kelembagaan dan penguatan aturan penegakan etik dapat menjadi bagian penting dari revisi UU Pemilu. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar sistem keadilan pemilu tidak hanya lengkap secara kelembagaan, tetapi juga efektif dalam memastikan integritas penyelenggaraan pemilu.

















































































