Jakarta, Gesuri.id - Peneliti, akademisi, sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., M.I.P., mendorong evaluasi menyeluruh terhadap desain kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu gagasan yang perlu dipertimbangkan adalah mengubah Bawaslu dari badan pengawas pemilu menjadi badan adjudikasi pemilu yang secara khusus menangani pelanggaran administrasi pemilu.
Kalau kita lihat desain lembaga penyelenggara pemilu kita itu paketnya lengkap sebetulnya ada KPU yang bertugas menyelenggarakan proses administrasi dan tahapan pemilu ada Bawaslu yang memang didesain sebagai institusi lembaga penegakan hukum pemilu di dalamnya sebagai sebuah satu sistem keadilan pemilu dan ada DKPP yang bertugas menjaga etika atau netralitas dan profesionalitas dari lembaga penyelenggara pemilu itu, ujar Heroik.
Hal tersebut disampaikan Heroik saat diwawancarai tim Gesuri.id setelah acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Heroik, secara kelembagaan Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang cukup lengkap. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan tahapan pemilu, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan sekaligus penegakan hukum pemilu, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertanggung jawab menjaga etika, netralitas, dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
Namun, keberadaan perangkat kelembagaan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan kepemiluan. Heroik menyoroti masih maraknya pelanggaran pemilu, politik uang, serta berbagai persoalan hukum yang terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu.