Heroik Mutaqin: Pelaku Politik Uang Harus Bisa Didiskualifikasi Meski Sudah Terpilih dan Menjabat

Penataan ulang kelembagaan Bawaslu menjadi Badan Adjudikasi Pemilu harus diikuti dengan perubahan pendekatan penegakan hukum pemilu.
Jum'at, 20 November 2026 12:17 WIB Jurnalis - Syahrul Arsyad

Jakarta, Gesuri.id - Peneliti, akademisi, sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., M.I.P., mendorong penerapan sanksi diskualifikasi bagi peserta pemilu yang terbukti melakukan praktik politik uang. Bahkan, sanksi tersebut harus tetap dapat diberlakukan meskipun pelaku telah dinyatakan terpilih dan menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.

Saya sepakat sekali dalam konteks ini kenapa kemudian kita membuat desain Bawaslu itu menjadi Badilu agar pelanggaran administrasi dalam konteks misalnya politik uang itu kan sanksinya selama ini soal pidana tapi berapa efektif sih? yang jauh lebih jera itu kan ketika peserta pemilu itu mendapatkan sanksi diskualifikasi nah seharusnya lebih ke sana soal aspek diskualifikasi termasuk misalnya soal desain pelaporan pelaporan politik uang itu ada masa kadaluarsanya maksimal 3 hari kalau setelah 3 hari ditemukan politik uang itu nggak dilaporkan itu udah nggak bisa dipindahkan lanjutin nah maka dari itu misalnya kami mengusulkan menghilangkan batas kadarlursanya sekalipun misalnya anggota legislatif itu sudah terpilih kepala daerah itu sudah terpilih dan ternyata dia terbukti melakukan praktek politik uang maka ketentuan sanksi diskualifikasi itu berlaku sekalipun dia sudah menjabat sebagai di kursi legislatif ataupun eksekutif, ujar Heroik.

Hal tersebut disampaikan Heroik saat diwawancarai tim Gesuri.id setelah acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Heroik, penataan ulang kelembagaan Bawaslu menjadi Badan Adjudikasi Pemilu (Badilu) harus diikuti dengan perubahan pendekatan penegakan hukum pemilu. Penanganan politik uang, misalnya, tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana yang selama ini dinilai belum memberikan efek jera secara optimal.

Baca juga :