Lawan Kecurangan dan Politik Uang, Direktur IT Ganjar-Mahfud Tuntut KPU Buka API dan Adopsi Protokol E-Voting

Mengadopsi protokol pemungutan suara elektronik (e-voting) untuk mencegah kecurangan dan politik uang dalam pemilihan umum.
Jum'at, 20 November 2026 15:18 WIB Jurnalis - Ananda Okctaviani

Jakarta, Gesuri.id Pakar teknologi informasi sekaligus Direktur IT Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Hairul Anas Suaidi, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka akses Application Programming Interface (API), menerapkan sistem multi-otorisasi pada server, serta mengadopsi protokol pemungutan suara elektronik (e-voting) untuk mencegah kecurangan dan politik uang dalam pemilihan umum.

Usulan tersebut disampaikan Hairul Anas saat diwawancarai Tim Gesuri.id di sela-sela acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).

Jadi pada dasarnya semua orang kan bisa membuat data pembanding. Tapi gini, tadi untuk membayar sertifikat itu kan tidak murah juga. Jadi kalau setiap orang punya komunitas atau punya gerakan di suatu badan pemantau misalkan, ya di-upload aja. Nanti seharusnya pihak KPU itu memberikan A-P-I untuk saling ngecek. Jadi di mana yang berbeda akan muncul nanti halaman list atau rekap yang berbeda, ujar Sekjen IA ITB (KLB Savoy) tersebut.

Baca:Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres

Menurut CEO PT Edumatic Internasional ini, keterbukaan akses data tersebut akan memudahkan proses verifikasi silang antar-saksi di lapangan sekaligus mendeteksi jika ada dokumen yang telah dimanipulasi sebelum disertifikasi secara digital.

Baca juga :