KKN dalam Orde Baru: Algoritma Kekuasaan dan Oligarki Cendana

Birokrasi, militer, bisnis, dan keluarga presiden saling terjalin dalam jaringan patron-klien yang kompleks
Sabtu, 08 November 2025 14:35 WIB Jurnalis - Nurfahmi Budi Prasetyo

PEMERINTAHAN Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama periode 1966-1998 sering mendapatkan pujian atas pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Namun, di balik angka pertumbuhan yang tinggi, ada praktik sistemik pengkonsolidasian kekuasaan yang melibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Istilah KKN sendiri menjadi simbol era ini di mana birokrasi, militer, bisnis, dan keluarga presiden saling terjalin dalam jaringan patron-klien yang kompleks.

Aktor Utama: Keluarga Cendana dan Kroni

Salah satu pilar penting dalam mekanisme KKN tersebut adalah keterlibatan langsung keluarga dan kerabat Soeharto, yang populer disebut Keluarga Cendana. Dalam banyak kajian, mereka diberikan akses istimewa terhadap proyek negara, investasi strategis, dan ruang bisnis yang lebar tanpa pengawasan transparan.

Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut (putri sulung Soeharto) mendapat jabatan Menteri Sosial pada Maret 1998, beberapa bulan sebelum lengsernya Soeharto menjadi contoh kuat nepotisme dalam struktur pemerintahan.

Baca juga :