Ciputat, Gesuri.id – Pembela HAM dan aktivis perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengkritik keras kebijakan keluarga berencana (KB) yang diterapkan secara koersif di masa Orde Baru. Menurutnya, kebijakan itu menjadi contoh nyata bagaimana rezim Soeharto mengontrol tubuh perempuan atas nama pembangunan.
“Negara masuk sampai ke rahim perempuan,” kata Yuniyanti dalam diskusi publik di Ciputat. Ia mengungkapkan, banyak perempuan pada masa 1970–1980-an dipaksa memakai alat kontrasepsi tanpa persetujuan. “Bahkan ada yang dibawa ke kapal atau puskesmas keliling untuk dipasang spiral, tanpa penjelasan memadai,” ujarnya.
Kebijakan KB itu, lanjutnya, menandai bagaimana negara melihat perempuan bukan sebagai subjek berdaulat, melainkan objek program. “Perempuan dianggap mesin reproduksi yang harus dikendalikan demi target angka,” tambahnya.
Ia juga menilai, keberhasilan Soeharto menekan angka kelahiran yang dulu dipuji dunia internasional justru berutang pada pelanggaran hak reproduksi.
“Prestasi itu dibayar dengan penderitaan dan trauma ribuan perempuan. Banyak yang mengalami komplikasi kesehatan hingga depresi,” jelasnya.
Selain itu, Yuniyanti menyoroti bahwa rezim Orde Baru membangun citra ideal perempuan yang hanya patuh dan mendukung suami. “Lewat organisasi seperti Dharma Wanita dan PKK, perempuan diarahkan hanya untuk mengabdi pada negara dan keluarga, bukan berdaya secara politik,” katanya.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat perempuan kehilangan ruang untuk memimpin dan berpikir kritis. “Mereka diindoktrinasi agar percaya bahwa tempat terbaik perempuan adalah di dapur dan ruang tamu, bukan di ruang pengambilan keputusan,” ujarnya.
Yuniyanti menilai, kebijakan seperti itu bertentangan dengan nilai kepahlawanan sejati. “Pahlawan memperjuangkan kebebasan dan martabat manusia, bukan justru mengatur tubuh rakyatnya,” tegasnya.
“Jika Soeharto diberi gelar pahlawan, artinya kita sedang menghapus kisah perempuan-perempuan yang tubuhnya dirampas atas nama pembangunan,” pungkasnya.
