Jakarta, Gesuri.id - Upaya pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai penolakan, termasuk di kalangan aktivis reformasi.
Adian Napitupulu, tokoh yang ikut memperjuangkan tumbangnya Soeharto pada 1998, menilai tidak ada keteladanan yang bisa diambil dari Orde Baru.
Baginya, tindakan dan kebijakan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan cara otoriter tidak layak diberikan gelar pahlawan oleh negara.
“Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/11/2025).
Ketika pembangunan disebut sebagai alasan pemberian gelar, Adian menolak klaim tersebut.
“Kalau gua pikir, siapapun bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya kemudian kita bilang apakah itu luar biasa, gua tidak lihat,” ujarnya.
Ia mencontohkan pelanggaran kebebasan pers dan hak petani. Banyak media dibredel, dan Soeharto tidak bisa dikatakan sebagai presiden yang demokratis.
Organisasi jurnalis, buruh, dan pemuda dibatasi pada satu wadah tertentu, sementara sistem partai politik hanya dibatasi dua partai ditambah Golongan Karya.
“Artinya, kebebasan berorganisasi sebagai syarat demokrasi juga tidak tumbuh tuh di masa Soeharto,” kata Adian.
Ia juga menekankan catatan pelanggaran HAM yang luas selama rezim Soeharto, mulai dari peristiwa 1965, Petrus, Tanjung Priok, Talangsari, dan lain-lain.
Pelarangan jilbab dan pembatasan kebebasan lain pun menurutnya menjadi bukti bahwa tidak ada dasar kuat untuk menyematkan gelar pahlawan.
Adian mengingatkan dampak kebijakan Soeharto terhadap lingkungan. Lahan pertanian di Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diambil tanpa ganti rugi memadai.
“Sampai tahun ’95 atau tiga tahun sebelum jatuhnya Soeharto, ada sekitar 57 juta hektar hutan yang dijadikan HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Kalau kita asumsikan setiap hektar ada 200 pohon besar yang ditebang, maka paling tidak ada sekitar 11 miliar pohon lebih yang ditebang. Itu atas nama negara yang diberikan kewenangannya oleh Soeharto sebagai kepala negara,” jelasnya.
Menurut Adian, hal ini berdampak langsung pada kualitas udara dan iklim yang dirasakan masyarakat hingga kini. Ia menekankan pentingnya kesadaran sejarah bagi generasi muda.
“Pohonnya ditebang tahun ’95, dampaknya terhadap kualitas udara kita sampai sekarang dong. Bahwa mereka tidak tahu terjadi penebangan pohon itu benar, tapi bahwa dampaknya mereka rasakan,” katanya.
Adian juga menyoroti pembangunan ekonomi pada era Soeharto dan pengelolaan bisnis keluarga Cendana. Menurutnya, pengusaha yang muncul pada masa itu lebih banyak mengandalkan proteksi dan fasilitas negara, bukan dibangun sebagai pengusaha sejati.
Ia menyebut luas lahan milik keluarga Cendana mencapai 3,6 juta hektar, lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah yang hanya 3,2 juta hektar.
Dari berbagai catatan tersebut, Adian menilai Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
“Kalau menurut gua yang paling penting itu, ya jangan berikan gelar pahlawanlah pada Soeharto. Masih banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang berkorban dalam seluruh keterbatasannya tanpa merusak lingkungan, tanpa banyak hal yang lain yang memang tidak berdampak baik buat apa, buat bangsa dan negara, yang lebih patutlah jadi gelar, mendapatkan gelar pahlawan,” ujarnya.
Adian menekankan, fokus negara seharusnya pada penyelesaian program kerakyatan dan masalah keuangan negara, bukan pengurusan gelar pahlawan untuk Soeharto. Ia mendorong pemerintahan Prabowo Subianto lebih fokus pada program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
“Sudahlah, Soeharto itu ya sudahlah. Enggak usah diberikan gelar pahlawan, dan sebagainya, dan sebagainya. Lebih baik negara ini tidak usah dibikin gaduh lagi dengan gelar pahlawan buat Soeharto,” katanya.
