Ciputat, Gesuri.id – Komunitas UIN Ciputat yang terdiri dari akademisi, alumni, aktivis 98, mahasiswa, pegiat organisasi, serta masyarakat sipil, menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Pernyataan tersebut dibacakan dalam Deklarasi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto yang digagas oleh Aliansi Ciputat Melawan Impunitas (ACMI).
Aliansi ini terdiri dari sejumlah tokoh dan komunitas seperti Saiful Mujani, Nong Darol Mahmada, Ray Rangkuti, Saidiman Ahmad, Yuniyanti Chuzaifah, Burhanuddin Muhtadi, Akhmad Sahal, Muchlis Ainur Rafik, Cendhy Vicky, Azwar Furgudyama, Iwan Buana Fr, Ridwan Darmawan, Nury Sybli, Khalisah Khalid, Rakhmad Zailani Kiki, Jay A.M., Islah, Ali Nur Sahid, Muhammad Haniz, Ahsan Hamidi, Muhamad Isnur, Muhammad Rusmadi, Elis Nurhayati, Husni Mubarok, Mahyudin, Testriono, Mila Muzakkar, Indri Sri Sembadra, Zezen Zaenal Mutaqin, Muhamad Akib, Muhammad Mutsaqif, Imam Samudra, Nafi’atul Ummah, Aji Pangestu, Sulthan Akmal Firdaus, Abogir Hisan, Haris Fadillah, Muhammad Tofik Mubarok, Rizkiyullah, Dodi Adrian Febriansyah, Moh. Helmi, dan Zamroni, serta berbagai organisasi di lingkungan UIN Ciputat seperti Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci), Gerak Gerik, LKBHMI Ciputat, KOMPAK, Lingkar Studi Ciputat, HIMA Persis UIN Jakarta, HMI Komfaksy, PC Kopri PMII Ciputat, Ciputat Membaca, Islami.co, Hermeneuta, dan KMPLHK Ranita.
Sebagai kampus yang dikenal memiliki sejarah panjang dalam gerakan reformasi 1998—karena menjadi salah satu yang pertama menduduki Gedung DPR/MPR untuk menuntut pengunduran diri Soeharto—komunitas ini menyatakan bahwa upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menegaskan lima poin utama:
Menolak segala bentuk usulan dan upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan semangat reformasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia sejak 1998.
Menuntut Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk tidak meloloskan nama Soeharto dalam proses seleksi dan penetapan gelar Pahlawan Nasional. Mereka menilai hal itu akan melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa penerima gelar harus memiliki integritas moral dan tidak pernah melakukan tindakan yang menghianati bangsa dan negara.
Menolak segala bentuk rehabilitasi politik dan pemutihan sejarah Orde Baru, yang dianggap sebagai upaya menghapus tanggung jawab atas pelanggaran HAM, korupsi sistemik, represi terhadap rakyat, dan pembungkaman demokrasi selama 32 tahun kekuasaan Soeharto.
Menegaskan bahwa gelar kehormatan negara bukanlah alat politik, melainkan penghargaan bagi mereka yang benar-benar berkorban dan berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemanusiaan.
Mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda dan kalangan akademik, untuk tidak diam terhadap upaya pemutarbalikan sejarah serta terus memperjuangkan nilai-nilai Reformasi 1998: demokrasi, supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, kebebasan pers dan politik, serta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Komunitas Ciputat menegaskan bahwa memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama artinya dengan mengkhianati amanat Reformasi, menodai ingatan korban, dan melemahkan semangat keadilan sosial yang menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia.
“Maka, atas nama nurani dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat akademik Ciputat, kami berdiri tegak menyatakan: Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional!” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.
