Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), turut menyoroti rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai non ASN di lingkup Pemkot Makassar. Menjelang 100 hari kerja Wali Kota Makassar Munafri Appi Arifuddin, Pemkot dinilai belum menunjukkan hasil kerjanya.

Sebenarnya kami juga kaget, maksud saya seperti ini, program kerja pak wali 100 hari kerja kan kita belum tahu seperti apa bentuknya, belum jelas kan. Kita tiba-tiba dikagetkan pemangkasan pegawai non ASN hampir di semua OPD dan PDAM, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile kepada detikSulsel, Jumat (16/5).

Baca:GanjarBeberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar

Dari sisi sosial, kata Suhada, rencana pemangkasan itu tidak manusiawi. Apalagi saat ini perekonomian lagi sulit.