Ikuti Kami

Banteng Kota Makassar Kritik Keras Kinerja Pemkot! 

Dari sisi sosial, kata Suhada, rencana pemangkasan itu tidak manusiawi. Apalagi saat ini perekonomian lagi sulit.

Banteng Kota Makassar Kritik Keras Kinerja Pemkot! 
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile.

Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), turut menyoroti rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai non ASN di lingkup Pemkot Makassar. Menjelang 100 hari kerja Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin, Pemkot dinilai belum menunjukkan hasil kerjanya.

"Sebenarnya kami juga kaget, maksud saya seperti ini, program kerja pak wali 100 hari kerja kan kita belum tahu seperti apa bentuknya, belum jelas kan. Kita tiba-tiba dikagetkan pemangkasan pegawai non ASN hampir di semua OPD dan PDAM," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile kepada detikSulsel, Jumat (16/5).

Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar

Dari sisi sosial, kata Suhada, rencana pemangkasan itu tidak manusiawi. Apalagi saat ini perekonomian lagi sulit.

"Sekarang kita berpikir dari sisi sosialnya, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja," katanya.

Pihaknya mengaku tidak melarang evaluasi dilakukan, namun perlu dilakukan kajian mendalam. Mulai dari dampak yang ditimbulkan dan harus sesuai regulasi.

"Jadi pelan-pelan dan betul-betul harus dikaji dampaknya, regulasinya seperti apa, itu harusnya dikaji baiklah dulu. Karena itu dampaknya sangat besar di masyarakat, itu pasti," paparnya.

Misalnya, kata dia, PDAM yang akan memangkas 400 pegawai padahal masih untung. Dia berharap agar sisi kemanusiaan dikedepankan dalam kebijakan.

"Jangan sekonyong-konyong karena berpikir mau untung, tapi kan ada namanya sedikit perikemanusiaan lah. Lihat kriterianya seperti apa, jangan langsung main pangkas, kaget lah semua orang. Kasihan loh," katanya.

Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar ini berharap agar segala rencana pemangkasan pegawai dikaji ulang. Selain dampak sosial ekonomi, dia juga harap regulasi diperhatikan dengan baik.

"Kami sebagai wakil rakyat pikir dampaknya ke masyarakat ini dari segi sosial. Itu baru dari sisi sosial, belum kita bicara dari segi regulasi. Misalnya PDAM, Apa bisa Plt melakukan pemangkasan tersebut," jelasnya.

Quote