Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak memiliki dasar rasional, terutama jika hanya bertumpu pada alasan mahalnya ongkos politik dan maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Alasan utama yang disampaikan ke publik oleh para pengusung ini kan soal biaya pilkada dan praktek politik uang di masyarakat. Menurut saya alasan-alasan itu menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan self critic, kata Deddy, Rabu (31/12/2025).

Menurut Deddy, apabila yang dipersoalkan adalah besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah, terdapat berbagai alternatif kebijakan yang dapat ditempuh untuk menekan anggaran tanpa harus menghapus mekanisme Pilkada langsung.

Misalnya menggabungkan pilkada dengan pemilihan DPRD seperti putusan MK (pemisahan pemilu nasional dengan daerah). Atau, menyatukan pilkada dengan Pilpres (pemisahan pemilu legislatif dengan eksekutif termasuk pilkada). Prinsipnya, pilkada ditumpangkan dengan pemilu lainnya, ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan bahwa tingginya biaya yang harus dikeluarkan pasangan calon dalam Pilkada justru bermula dari persoalan internal partai politik. Praktik mahar politik serta kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah yang sehat dinilai menjadi hulu dari budaya politik uang di lapangan.