Jakarta, Gesuri.id - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI)menilaiPemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukan watak anti rakyat karena menimbulkan konflik dengan masyarakat adat Besipae.

Baca:KaderGMNISurabaya Laporkan Pengeroyokan ke Kepolisian

Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Imanuel Mau Dollu menilai tindakan Pemprov NTT yang melakukan intimidasi dan cara-cara represif ketika masyarakat mempertahankan hak atas tanah di Besipae,menunjukan ketidakmampuan Pemprov dalammenyelesaikan persoalan tanah hak ulayat yang ada di Desa Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tindakan represif yang ditunjukkan oleh aparat dalam menyelesaikan persoalan hak tanah ulayat masyarakat adat Besipae menunjukkan sikap arogansi pemerintah terhadap masyarakatnya sendiri. Saya merasa kecewa dengan sikap Pemprov dan sangat menyayangkan harus terjadi tindakan represif dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat adat setempat. Apalagi, kejadian itu berlangsung tepat sehari setelah baju adat masyarakat tersebut dikenakan Presiden Jokowi dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ujar Imanuel Dollu.