Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Emelia Nomleni meminta pemerintah pusat melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai persoalan operasional program di sejumlah daerah.

Program MBG ini sudah berjalan dan tentu dalam pelaksanaannya ada banyak hal yang kita temukan. Karena itu seluruh sistem perlu dibenahi dan dilengkapi dengan baik. Kalau program ini mau berjalan terus, maka harus ada perbaikan-perbaikan, kata Emi Nomleni, dikutip Rabu (10/6/2026).

Menurut Emi, program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus segera dievaluasi agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD dalam pengawasan serta evaluasi program masih sangat minim. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai harus diperkuat agar pelaksanaan program lebih optimal.

Program MBG dikelola langsung pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Daerah harus diberi ruang untuk terlibat. Kalau memang pengawasan diberikan kepada daerah, maka kita bisa ikut mengevaluasi. Koordinasi antara pusat dan daerah harus menjadi kekuatan, bukan hanya soal penugasan tetapi juga bagaimana daerah dapat memberikan masukan yang didengar, jelas Emi Nomleni.