Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Emelia Nomleni meminta pemerintah pusat melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai persoalan operasional program di sejumlah daerah.
"Program MBG ini sudah berjalan dan tentu dalam pelaksanaannya ada banyak hal yang kita temukan. Karena itu seluruh sistem perlu dibenahi dan dilengkapi dengan baik. Kalau program ini mau berjalan terus, maka harus ada perbaikan-perbaikan," kata Emi Nomleni, dikutip Rabu (10/6/2026).
Menurut Emi, program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus segera dievaluasi agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD dalam pengawasan serta evaluasi program masih sangat minim. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai harus diperkuat agar pelaksanaan program lebih optimal.
"Program MBG dikelola langsung pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Daerah harus diberi ruang untuk terlibat. Kalau memang pengawasan diberikan kepada daerah, maka kita bisa ikut mengevaluasi. Koordinasi antara pusat dan daerah harus menjadi kekuatan, bukan hanya soal penugasan tetapi juga bagaimana daerah dapat memberikan masukan yang didengar," jelas Emi Nomleni.
Selama ini, lanjut Emi, pemerintah daerah hanya menerima laporan masyarakat ketika terjadi persoalan di lapangan. Namun, kewenangan daerah untuk melakukan intervensi maupun memastikan tindak lanjut masih terbatas.
Selain pengawasan, Emi juga meminta pemerintah pusat memperhatikan karakteristik masing-masing daerah dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, aspek ketersediaan bahan pangan lokal, sumber daya pendukung, dan kondisi geografis harus menjadi bagian dari perencanaan program.
"Spesifikasi daerah itu penting. Ketersediaan sumber daya, ketersediaan bahan makanan dan kondisi daerah harus menjadi perhatian sehingga daerah juga mendapatkan manfaat dan keuntungan dari program ini," kata Emi Nomleni.
Ia menegaskan setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus menjadi bahan evaluasi serius. Menurutnya, kasus sekecil apa pun, termasuk dugaan keracunan makanan maupun kualitas gizi yang kurang baik, tidak boleh dianggap sepele.
"Walaupun hanya satu atau dua kasus, itu tidak boleh dianggap biasa. Satu nyawa sangat berharga. Kita tidak boleh mengabaikan persoalan-persoalan seperti itu. Yang kita harapkan adalah seluruh proses berjalan dengan baik," tegas Emi Nomleni.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menilai tindakan tegas diperlukan demi memastikan tujuan program untuk memenuhi hak gizi anak dapat tercapai.
"Tindakan tegas diperlukan agar tujuan MBG memenuhi hak gizi anak tercapai," tegas Emi Nomleni.
Emi kembali menekankan bahwa setiap bentuk penyelewengan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi melindungi hak konstitusional anak-anak untuk memperoleh makanan bergizi dan berkualitas.
"Kalau ada yang melakukan penyimpangan tentu harus diproses. Tujuan program ini sangat jelas, yaitu untuk anak-anak kita. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan berkualitas. Tanggung jawab kita bersama adalah memastikan hak itu sampai kepada mereka dengan tepat dan baik," tukas Emi Nomleni.
DPRD NTT, kata Emi, akan terus mendukung pelaksanaan program MBG di daerah dengan catatan pemerintah pusat terbuka terhadap evaluasi serta melakukan pembenahan sistem secara berkelanjutan.
"Kita terus mendukung program pemerintah pusat di daerah. Namun tentu dengan evaluasi yang berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat terus baik," tukas Emi Nomleni.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sebelumnya menyambut baik pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai langkah tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan hukum sekaligus membenahi tata kelola lembaga ke depan.
