Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengritisi rencana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kurikulum sekolah. Ia menilai wacana tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan keracunan makanan dalam program MBG yang hingga kini masih terjadi.
Guntur Romli menyoroti munculnya wacana tersebut di tengah kasus keracunan MBG yang kembali menimpa ratusan siswa di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Berdasarkan data pejabat setempat, sebanyak 417 siswa SMPN 1, 2, dan 3 mengalami keracunan. Sementara itu, kepolisian mengungkapkan jumlah korban mencapai 489 orang, termasuk siswa dan guru.
“Dua kasus (keracunan MBG) dalam satu pekan di kabupaten yang sama,” katanya, dikutip dari akun X pribadinya, Jumat (30/10/2026).
Menurut Guntur Romli, persoalan keracunan MBG seharusnya menjadi perhatian utama BGN. Ia juga menyinggung masa jabatan Sudaryono yang dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026. Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan setelah pelantikan tersebut, sedikitnya terjadi 12 kasus keracunan MBG dengan total 3.247 korban.
Ia kemudian mengacu pada data Komisi IX DPR RI yang mencatat jumlah korban keracunan MBG sejak program diluncurkan telah mencapai 50.059 orang. Namun, menurutnya, penanganan hukum terhadap pihak penyedia makanan yang diduga bertanggung jawab belum terlihat.
“Ada 50.059 korban di 36 provinsi dan 245 kabupaten serta kota. Tidak terlihat satu pun penyedia MBG yang diproses hukum,” ujarnya.
Guntur Romli juga mempertanyakan urgensi memasukkan materi MBG ke dalam kurikulum sekolah. Ia menilai anak-anak tidak membutuhkan pelajaran gizi dari lembaga yang justru masih menghadapi persoalan dalam memastikan keamanan makanan yang disajikan.
Menurut dia, hal yang lebih mendesak untuk dibenahi adalah tata kelola internal BGN, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP), kebersihan dapur, hingga kejelasan tanggung jawab apabila terjadi kasus keracunan.
“Pak Sudaryono, urus dahulu dapurmu. Baru kemudian, bicara ruang kelas,” ucap Guntur Romli.
Ia menegaskan, sebelum memperluas program MBG ke ranah pendidikan melalui kurikulum sekolah, BGN semestinya memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Dengan demikian, keselamatan siswa tidak justru terabaikan di tengah ambisi memperluas cakupan program tersebut.
