Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan, Ama Siswanto, menilai munculnya ulat hidup dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN Plandaan setelah sebelumnya terjadi dugaan gangguan kesehatan pada siswa SMPN 1 Kabuh menjadi tanda pengawasan pelaksanaan program tersebut perlu diperketat.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan MBG terus berulang karena pengawasan yang lemah,” kata Ama Siswanto, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Persoalan program MBG di Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan setelah seekor ulat hidup ditemukan dalam makanan yang diterima siswa SMAN Plandaan. Sebelumnya, ratusan warga sekolah, siswa dan guru SMPN 1 Kabuh diduga mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG.
Ama yang merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) V Jombang meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG tidak menganggap persoalan tersebut sebagai kejadian biasa.
Menurut Ama, temuan ulat hidup dalam makanan siswa menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap bahan baku maupun makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat perlu dilakukan lebih ketat.
Terlebih, kata politikus asli kelahiran Kabuh, Jombang ini, sebelumnya muncul kasus dugaan keracunan yang dialami siswa SMPN 1 Kabuh setelah mengonsumsi menu MBG. Kini, persoalan kembali muncul di SMAN Plandaan dengan ditemukannya ulat hidup pada salah satu ompreng makanan.
“Kalau sebelumnya ada siswa yang diduga mengalami keracunan, sekarang ditemukan ulat hidup di makanan. Ini jangan sampai dianggap sepele,” ujarnya.
Ama mempertanyakan kinerja Satgas MBG di Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyediaan hingga pendistribusian makanan. Menurut dia, pengawasan tidak semestinya baru dilakukan setelah muncul keluhan dari siswa atau pihak sekolah.
Ia mendorong Satgas MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk proses pemilihan dan pemeriksaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan.
“Pengawasan harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Jangan menunggu ada kejadian baru kemudian turun tangan,” ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Selain memperketat pengawasan, Ama juga meminta adanya ketegasan terhadap SPPG apabila terbukti terjadi pelanggaran standar keamanan pangan. Ia menilai sanksi diperlukan agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menjadi pembelajaran bagi penyedia MBG lainnya.
“Kalau memang terbukti ada kelalaian, harus ada sanksi yang tegas. Jangan hanya makanan diganti kemudian persoalan selesai,” tegasnya.
Menurut Ama, program MBG menyasar anak-anak sekolah sehingga aspek keamanan dan kelayakan makanan harus menjadi prioritas.
Ia meminta evaluasi tidak hanya berhenti pada dapur SPPG yang bermasalah, tetapi juga menyentuh mekanisme pengawasan yang diterapkan Satgas MBG di tingkat daerah.
“Anak-anak ini yang menerima makanan. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan kekhawatiran bagi siswa dan orang tua,” ujarnya.
Ama juga meminta hasil pemeriksaan terhadap kasus di SMAN Plandaan disampaikan secara terbuka. Jika ditemukan adanya persoalan dalam proses penyediaan makanan, pihak terkait harus menjelaskan penyebabnya sekaligus langkah perbaikan agar tidak terulang.
Dia berharap rangkaian persoalan tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan MBG di Jombang sehingga kualitas makanan yang diterima siswa benar-benar terjamin.
“Yang kita dorong bukan menghentikan programnya, tetapi memastikan pelaksanaannya benar, pengawasannya ketat, dan makanan yang diterima anak-anak aman,” pungkasnya.
