Medan, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan, meminta aparat kepolisian menyelidiki secara menyeluruh dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang dialami belasan siswa SD Negeri di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
Ia juga mendesak pemerintah bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
"Jangan sampai program MBG yang dinilai baik oleh pemerintah justru menimbulkan keresahan dan kegelisahan bagi anak-anak didik maupun orangtua. Keamanan dan kelayakan makanan harus menjadi prioritas utama," kata Wong, Senin (12/10/2026).
Belasan siswa diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG pada Jumat (9/10/2026). Dari 17 siswa yang terdampak, masih ada yang menjalani perawatan di RS Imelda Medan.
Peristiwa tersebut viral di media sosial dan kembali memicu kekhawatiran orangtua terhadap keamanan makanan yang dibagikan melalui program MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah tersebut telah ditutup sementara pada Minggu (11/10/2026).
Wong menilai, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Menurutnya, pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi anak-anak tidak boleh dilakukan secara longgar karena menyangkut kesehatan dan keselamatan siswa.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta seluruh pengelola SPPG dalam skema Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan. Pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas.
Pengawasan tersebut, kata Wong, perlu dilakukan mulai dari proses pengolahan, kualitas bahan makanan, hingga distribusi makanan ke sekolah. Langkah ini penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan.
Selain itu, Wong mendesak Dinas Pendidikan Kota Medan segera merespons dugaan keracunan tersebut. Ia menilai penanganan kasus harus dilakukan secara objektif dan tidak serta-merta menyalahkan pihak sekolah.
Menurutnya, sekolah pada dasarnya merupakan penerima makanan yang didistribusikan melalui mitra SPPG dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, penelusuran penyebab kejadian harus dilakukan secara menyeluruh dengan memeriksa seluruh pihak yang terkait.
"Polisi harus menyelidiki penyebabnya secara menyeluruh. Apakah gejala yang dialami para siswa berkaitan dengan makanan MBG atau disebabkan faktor lain, semuanya harus dipastikan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Wong menegaskan, sanksi tegas harus diberikan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran atau makanan yang dibagikan tidak memenuhi standar keamanan pangan.
"Pemerintah menyatakan makanan MBG telah melalui pemeriksaan higienitas sebelum didistribusikan ke sekolah. Namun, jika masih ditemukan siswa yang mengalami dugaan keracunan, hal ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang," jelasnya.
Meski demikian, Wong menilai program MBG memiliki tujuan yang baik dan tetap perlu didukung. Menurutnya, perbaikan perlu difokuskan pada mekanisme pelaksanaan dan pengawasan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi siswa tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Wong juga menyatakan dukungan terhadap opsi pengelolaan makanan yang melibatkan pihak sekolah secara langsung, misalnya melalui kantin sekolah. Namun, opsi tersebut tetap harus memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan ketentuan yang berlaku.
