Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI yang juga politisi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, kembali melontarkan kritikan pedas terkait pelaksanaan salah satu program unggulan pemerintah pusat yang belakangan ini terus mendapat sorotan publik, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sindiran keras tersebut ia sampaikan melalui akun media sosial pribadinya. Deddy menyindir sikap pemerintah yang dinilai terus mempromosikan atau mengagung-agungkan program tersebut di mata internasional, padahal di dalam negeri masih diwarnai berbagai persoalan teknis hingga insiden keracunan makanan di sejumlah daerah.
"Dikira negara lain gak punya intelijen kali ya hingga terus promo makan beracun gratis??? Malu tau…," tulis Deddy Sitorus dalam unggahan singkatnya yang langsung menyita perhatian netizen, dikutip Senin (14/9/2026).
Unggahan itu menyinggung diplomas politik dan citra Indonesia di mata dunia luar. Terlebih, setelah Presiden Prabowo kembali membahas MBG di KTT BRICS baru-baru ini.
Menurut Deddy, negara-negara asing tentu memiliki jaringan intelijen serta pemantauan informasi yang kuat, sehingga mereka mengetahui kondisi riil pelaksanaan program di lapangan, termasuk kendala dan kasus keracunan yang sempat mencuat di beberapa wilayah.
Tuai Gelombang Reaksi Publik
Unggahan politikus PDI Perjuangan tersebut langsung dibanjiri ratusan tanggapan, balasan, dan ribuan reaksi dari pengguna Facebook. Beragam komentar memadati kolom tanggapan, mulai dari warga yang setuju dengan kritik tersebut hingga netizen yang menilai sindiran itu terlalu menohok.
Sebagian netizen menyuarakan keprihatinan serupa mengenai kualitas kontrol dan higienitas dari pembagian makanan secara masal tersebut. Mereka meminta pemerintah tidak fokus pada pencitraan semata, melainkan benar-benar membenahi standar operasional prosedur (SOP) penyediaan gizi agar kasus keselamatan makanan tidak terulang lagi.
Namun, tidak sedikit pula netizen yang memberikan kritik balik terhadap pernyataan Deddy Sitorus. Beberapa komentar menilai bahwa narasi yang diusung oleh sang politikus terlalu melebih-lebihkan masalah dan terkesan sekadar menjadi gimik atau polemik politik semata tanpa memberikan solusi konkret bagi penyempurnaan program nasional tersebut.
*Sorotan Kasus Keracunan dan Keamanan Pangan*
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menjadi salah satu topik paling hangat yang disorot publik belakangan ini. Di satu sisi, program ini digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan menekan angka tengkes (stunting) secara nasional.
Namun di sisi lain, beberapa laporan insiden dugaan keracunan makanan massal di beberapa daerah sempat memicu kekhawatiran orang tua murid dan pengamat kebijakan publik. Hal inilah yang mendasari munculnya istilah "makan beracun gratis" sebagai kiasan sindiran keras dari para kritikus pemerintah.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) serta dinas terkait sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwa berbagai kasus keracunan yang terjadi merupakan dampak dari kelalaian prosedur penanganan pangan di tingkat katering atau penyedia local, bukan karena unsur kesengajaan atau sabotase.
Pihak otoritas juga menegaskan terus memperketat pengawasan serta menindak tegas katering yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
*Bangsa Tangguh Berawal dari Rakyat yang Diberi Makan*
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bangsa yang tangguh dan mandiri berawal dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
KTT yang dihadiri PM India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan para pemimpin negara Global South lainnya itu membahas penguatan kerja sama dan suara negara-negara selatan.
Dalam sesi terbatas, Prabowo mengawali pidatonya dengan mengingatkan pentingnya persatuan negara-negara belahan bumi selatan. Ia mencontohkan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang membuat suara negara-negara baru merdeka didengar dunia.
"Suara Indonesia di belahan bumi selatan kini didengar setelah KAA 1955. Negara-negara yang saat itu baru meraih kemerdekaan bersatu sebagai mitra setara. Dengan bersatu, suara kami terdengar lebih luas," kata Prabowo dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/9/2026).
