Jakarta, Gesuri.id - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta agar rencana impor 105 ribu unit pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dibatalkan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak transparan dan tidak pernah dibahas bersama Komisi VI DPR sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara.

Saya terus terang sangat kecewa dengan polemik impor 105.000 pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara, kami tidak pernah sekalipun mendapatkan penjelasan dalam rapat mengenai rencana impor dalam skala sebesar ini sehingga kami kaget tiba-tiba tahu dari media mereka impor 105.000 pikap, kata Mufti Anam, Sabtu(28/2/2026).

Mufti menegaskan bahwa impor dalam jumlah besar tersebut bukan transaksi biasa karena memiliki dampak luas terhadap industri otomotif nasional dan lapangan kerja di dalam negeri. Ia juga menyoroti fakta bahwa sejumlah unit pikap dilaporkan telah tiba di Indonesia meskipun polemik masih berlangsung.

Ironisnya, kita justru mengetahui rencana ini dari pemberitaan. Bahkan ketika Wakil Ketua DPR sudah meminta penundaan, dan Menteri Koperasi sendiri menyatakan menunggu Presiden kembali ke Tanah Air, faktanya ribuan unit sudah tiba di Indonesia, ucap Mufti Anam.

Artinya, ini bukan keputusan mendadak. Ini sudah dirancang. Pertanyaannya, kenapa DPR sebagai mitra pengawas tidak pernah diajak bicara? Kepada siapa Agrinas bertanggung jawab? Atas perintah siapa? Untuk kepentingan siapa yang bahkan user yang akan menggunakannya tidak tahu, sambungnya.