Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Untuk itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk penentuan lokasi penerima manfaat yang harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Charles usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis, dan Forum Investor 3T Sumatera Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, MBG sejak awal dirancang sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan malnutrisi dan gizi buruk yang masih dialami sebagian anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus diprioritaskan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Tujuan utama dari program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sekitar dua tahun yang lalu adalah memperbaiki kondisi gizi pada anak-anak Indonesia. Karena masih ditemukan ada anak-anak yang malnutrisi, ada anak-anak yang kondisinya gizi buruk, dan lain sebagainya," ujar Charles.
Charles menilai berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi MBG menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah penentuan titik pelaksanaan program yang pada periode sebelumnya dinilai tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
"Artinya ini kan ada kesalahan tata kelola. Ada kesalahan penentuan titik oleh teman-teman di BGN di periode yang lalu. Asal-asalan. Maka dari itu ada kecurigaan bahkan dibuktikan ada jual beli titik dan lain sebagainya," tegasnya.
Ia menekankan bahwa cakupan penerima manfaat juga perlu disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas negara. Langkah tersebut dinilai penting agar program dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengabaikan tujuan utama meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Selain menyoroti tata kelola, Charles juga menyampaikan perhatian kepada para mitra yang telah berinvestasi untuk mendukung pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan para mitra menanggung kerugian akibat persoalan yang terjadi dalam pengelolaan program.
"Saya berkomitmen bahwa Ibu-Bapak tidak boleh dirugikan. Negara harus mencari solusi. Tidak boleh rakyat dirugikan, tetapi program ini juga tidak boleh dipaksakan berjalan dengan desain yang seperti ini," pungkas Charles.
