​Jakarta, Gesuri.id Langkah tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) anyar, Sudaryono, yang menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memecat 261 pegawai mendapat sorotan dari DPR RI.

​Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai tindakan bersih-bersih tersebut patut diapresiasi, namun menegaskan bahwa penutupan dapur bermasalah seharusnya bukan dianggap sebagai sebuah terobosan luar biasa, melainkan kewajiban mendasar.

​SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional seharusnya tidak boleh diizinkan beroperasi sejak hari pertama, ujar Charles, Selasa (28/7).

Baca:Ini 5 Kutipan InspiratifGanjarPranowo Tentang Anak Muda

​Charles menyoroti fakta bahwa sejumlah SPPG sebelumnya tetap dipaksakan beroperasi melayani masyarakat meski belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini dinilainya menjadi bukti adanya celah besar pada tata kelola awal program Makan Bergizi Gratis (MBG).