Jakarta, Gesuri.id - Perubahan status desil yang dinilai tidak akurat memicu keluhan warga Pamekasan, Jawa Timur.
Aspirasi tersebut mengemuka saat Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura), Hj. Ansari, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Sabtu (19/9).
Warga menyampaikan kegelisahannya terkait pergeseran kategori desil yang dianggap tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi keluarga sebenarnya. Perubahan data ini dikhawatirkan mengancam hak masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Menanggapi keluhan tersebut, Hj. Ansari menegaskan bahwa akurasi data sosial ekonomi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, validitas data menjadi pijakan utama agar program perlindungan sosial tepat sasaran.
“Jika masyarakat menyampaikan kondisi ekonominya tidak berubah secara signifikan, tetapi desilnya justru bergeser hingga memutus akses bantuan, ini jelas menjadi catatan kritis yang harus kita perhatikan,” ujar Ansari.
Ia menekankan bahwa pemutakhiran data tidak boleh sebatas gugur kewajiban administratif. Data sosial ekonomi wajib mencerminkan realitas di lapangan dan bersikap dinamis mengikuti kondisi warga.
“Data itu harus dinamis. Kalau kondisi ekonomi warga berubah, data tentu mengikuti. Namun, jika kondisi warga tetap tetapi status desilnya mendadak berubah, hal itu harus diverifikasi ulang,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, persoalan akurasi data desil terus menjadi fokus fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI. Verifikasi secara berkala sangat krusial agar alokasi bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Oleh karena itu, Ansari mengimbau warga yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai agar tak ragu mengajukan keberatan serta memperbarui data sesuai kondisi aktual.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
“Yang kami harapkan bukan sekadar data yang terlihat bagus di atas kertas, melainkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat,” tambahnya.
Ansari memastikan seluruh masukan dari warga Pamekasan akan dibawa ke Senayan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bersama kementerian mitra kerja terkait.
“Aspirasi ini kami tampung dan akan dijadikan bahan dalam fungsi pengawasan serta pembahasan bersama mitra kerja di DPR RI,” pungkasnya.
