Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta agar alokasi anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar Rp509 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikembalikan sepenuhnya guna memperkuat tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Charles dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan anggaran 2027 bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Charles menyoroti penurunan drastis pagu anggaran BPOM tahun 2027 yang hanya ditetapkan sebesar Rp1,9 triliun, jauh merosot dari tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai Rp4 triliun. Dari total anggaran tersebut, dana yang murni dialokasikan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan operasional reguler BPOM hanya tersisa Rp115 miliar atau sekitar 5,93 persen.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Politisi PDI Perjuangan itu menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan di tengah masih maraknya peredaran obat ilegal, kosmetik berbahaya, dan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Ia bahkan mengingatkan kembali kasus tragis gagal ginjal akut pada anak yang terjadi pada 2022 lalu.
"Apakah kita sudah lupa dengan kejadian tahun 2022, anak-anak yang terkena kasus gagal ginjal akut? Datang ke sini, kita ikutan nangis sama mereka, kita sudah lupa? 99 meninggal dunia, dan sampai hari ini masih ada yang mendapatkan bantuan kesehatan secara permanen," ujar Charles.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekecewaannya lantaran anggaran untuk fungsi penindakan hukum oleh BPOM pada tahun depan justru ditiadakan. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu pembiaran terhadap distributor dan produsen nakal, yang berisiko meningkatkan angka keracunan serta kasus penyakit di tengah masyarakat.
Mengingat posisi BPOM yang dinilai tidak masuk dalam ekosistem penyelenggaraan MBG secara langsung, Charles mendesak agar dana pengawasan program tersebut dialihkan kembali untuk kepentingan pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Yang Rp509 miliar untuk pengawasan di program MBG, dikembalikan saja ke Badan POM untuk menjalankan fungsinya, pak. Karena ini jauh lebih penting untuk bisa memastikan obat dan makanan aman," tegas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III DKI Jakarta itu.
Berdasarkan data pemaparan BPOM dalam RDP tersebut, Pagu Anggaran 2027 BPOM sebesar Rp1,93 triliun terbagi menjadi Belanja Operasional Rp1,31 triliun (67,79%) dan Belanja Non-Operasional Rp624,5 miliar (32,21%). Dari porsi non-operasional tersebut, mayoritas atau sekitar Rp509,5 miliar diserap untuk Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) MBG, sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan reguler hanya mendapat sisa Rp115 miliar.
Charles menegaskan, pemangkasan anggaran operasional di tengah tingginya ancaman terhadap kesehatan masyarakat merupakan langkah yang keliru dan harus segera dievaluasi.
