Jakarta, Gesuri.id -Pegiat demokrasi sekaligus pengamat pemilu dan akademisi, dan peneliti senior di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Dr. Nurlia Dian Paramita, S.I.P., M.A., yang akrab disapa Mita, mendorong agar perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam proses pemilu diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Menurutnya, saksi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara jujur dan objektif, sehingga negara harus memastikan keselamatan serta keamanan mereka.
Terutama yang paling penting sebetulnya, kalau saksi ini kan sebetulnya orang yang kemudian secara jujur akan memberikan informasi yang kemudian tentang kebenaran gitu. Kalau saya melihat saksi itu sebenarnya bahwa dia memberikan informasi yang kemudian natural, yang tidak dipengaruhi apa pun, ujar Mita.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai tim Gesuri.id seusai acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Mita menjelaskan, dalam praktiknya, posisi saksi tidak selalu mudah. Ada situasi ketika seseorang memberikan kesaksian secara jujur berdasarkan fakta yang diketahui, tetapi ada pula kemungkinan saksi mendapatkan dorongan atau pengaruh dari pihak tertentu.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan perlindungan saksi tidak bisa dipandang sederhana. Saksi harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.