Ikuti Kami

Mita JPPR Dorong Perlindungan Saksi Pemilu Dipertegas Dalam UU Pemilu

Mita: Kalau saya melihat saksi itu sebenarnya bahwa dia memberikan informasi yang kemudian natural, yang tidak dipengaruhi apa pun.

Mita JPPR Dorong Perlindungan Saksi Pemilu Dipertegas Dalam UU Pemilu
Pegiat demokrasi sekaligus pengamat pemilu dan akademisi, Dr. Nurlia Dian Paramita, S.I.P., M.A., yang akrab disapa Mita, di acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Pegiat demokrasi sekaligus pengamat pemilu dan akademisi, dan peneliti senior di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Dr. Nurlia Dian Paramita, S.I.P., M.A., yang akrab disapa Mita, mendorong agar perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam proses pemilu diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Menurutnya, saksi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara jujur dan objektif, sehingga negara harus memastikan keselamatan serta keamanan mereka.

"Terutama yang paling penting sebetulnya, kalau saksi ini kan sebetulnya orang yang kemudian secara jujur akan memberikan informasi yang kemudian tentang kebenaran gitu. Kalau saya melihat saksi itu sebenarnya bahwa dia memberikan informasi yang kemudian natural, yang tidak dipengaruhi apa pun," ujar Mita.

Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai tim Gesuri.id seusai acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Mita menjelaskan, dalam praktiknya, posisi saksi tidak selalu mudah. Ada situasi ketika seseorang memberikan kesaksian secara jujur berdasarkan fakta yang diketahui, tetapi ada pula kemungkinan saksi mendapatkan dorongan atau pengaruh dari pihak tertentu.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan perlindungan saksi tidak bisa dipandang sederhana. Saksi harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Karena itu, Mita menyatakan sepakat apabila perlindungan saksi dimasukkan secara jelas ke dalam regulasi pemilu. Meski Indonesia telah memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ia menilai pelaksanaan perlindungan di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan.

"Tapi kalau perlu negara melindungi atau dalam undang-undang, saya sepakat ada. Meskipun ada LPSK yang sudah melindungi, tapi praktiknya ya kita tahu bahwa secara kenyataannya ternyata dia tidak dilindungi, tapi dia dibiarkan untuk bisa berjalan sendiri atau kemudian tadi ya bahwa tergantung siapa yang mendukung dia dari belakang," ungkapnya.

Ia menilai, kondisi ketika keselamatan saksi bergantung pada dukungan pihak tertentu merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian serius. Perlindungan seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui mekanisme yang jelas, bukan bergantung pada kekuatan atau jaringan pihak yang berada di belakang saksi.

Lebih lanjut, Mita menyampaikan bahwa Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendorong adanya sistem perlindungan yang mampu menjamin keamanan saksi maupun pelapor sejak mereka menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran pemilu.

Menurutnya, ketika seseorang telah berani melaporkan suatu kasus, negara harus memastikan orang tersebut tidak dibiarkan menghadapi risiko dan ancaman seorang diri.

"Nah usulan kami ya JPPR tentu saja bahwa saksi itu kemudian harus dilindungi dengan perangkat sistem. Jadi misalnya dia sudah menjadi pelapor dari suatu kasus A gitu ya, nah itu kemudian dia juga harus dilindungi bahwa dia betul-betul mungkin harus ada pengawalan buat dia gitu," jelasnya.

Mita mengakui, mekanisme teknis perlindungan tersebut masih dapat dibahas lebih lanjut, termasuk bentuk pengawalan dan sistem keamanan yang perlu diberikan kepada saksi. Namun, menurutnya, hal terpenting adalah adanya jaminan perlindungan yang memiliki landasan hukum dan dapat diterapkan secara nyata.

"Meskipun caranya gimana mungkin itu masih bisa diperdebatkan, tapi prinsipnya harus dilindungi dan undang-undang memberikan kejelasan mengenai hal tersebut," tegasnya.

Ia berharap, pembahasan RUU Pemilu dapat menjadi momentum untuk memperkuat jaminan perlindungan bagi saksi dan pelapor. Dengan adanya aturan yang jelas serta sistem perlindungan yang efektif, masyarakat diharapkan tidak takut menyampaikan kebenaran maupun melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses pemilu.

Sebab, keberanian saksi dan pelapor untuk mengungkap fakta merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan demokrasi berjalan secara jujur, adil, serta berintegritas.

Quote