Surabaya, Gesuri.id - wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Anas Karno memastikan tak ada pendaftar dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dari unsur TNI-Polri selama proses pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang digelar beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikannya usai menyerahkan surat balasan dari DPC ke Bawaslu Kota Surabaya terkait klarifikasi Bawaslu atas adanya dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara ( ASN).

DPC segera merespon surat klarifikasi Bawaslu terkait ada dugaan ASN yang mencalonkan di DPC PDI Perjuangan, ujarnya, Rabu (19/2).

Pria yang juga anggota DPRD Kota Surabaya ini menegaskan, tidak ada aparatur sipil negara (ASN) maupun TNI/Polri yang mendaftar selama proses penjaringan bakal calon wali kota Surabaya sampai 14 September 2019 lalu.