Surabaya, Gesuri.id - wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Anas Karno memastikan tak ada pendaftar dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dari unsur TNI-Polri selama proses pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang digelar beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikannya usai menyerahkan surat balasan dari DPC ke Bawaslu Kota Surabaya terkait klarifikasi Bawaslu atas adanya dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara ( ASN).
”DPC segera merespon surat klarifikasi Bawaslu terkait ada dugaan ASN yang mencalonkan di DPC PDI Perjuangan,” ujarnya, Rabu (19/2).
Pria yang juga anggota DPRD Kota Surabaya ini menegaskan, tidak ada aparatur sipil negara (ASN) maupun TNI/Polri yang mendaftar selama proses penjaringan bakal calon wali kota Surabaya sampai 14 September 2019 lalu.
Sebab, kata dia, sesuai dengan Peraturan Partai 24/2017, penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh DPC sifatnya tertutup. Artinya, pendaftaran hanya dibuka untuk kader internal partai.
“Jadi, sudah kami jelaskan baik secara tersurat maupun secara lisan kepada Bawaslu, bahwa tidak ada ASN maupun TNI/Polri yang mendaftar ke kami. Ya, sampai saat ini. Karena ini tertutup,” ujarnya.
Berkaitan dugaan beredarnya banner dukungan untuk Eri Cahyadi sebagai pengganti Tri Rismaharini di Pilwali 2020 yang menyebar, Anas Karno menyatakan PDI Perjuangan tidak tahu menahu.
“Kami tidak tahu siapa yang memasang. Mungkin dari masyarakat,” katanya.
Soal pengakuan Armuji Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, dia juga mengaku belum mendapatkan laporan.
“Saya kira, karena Pak Armuji juga mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil wali kota, beliau punya hak deklarasi atau turun ke lapangan seperti kader lain yang mendaftar,” katanya.
Adapun hasil penjaringan bakal calon secara tertutup yang dilakukan DPC sampai 14 september lalu, ada delapan nama kader PDI Perjuangan yang sudah mendaftar. Anas Karno menyebutkan beberapa di antara mereka.
Antara lain Whisnu Sakti Buana, Armuji, Diah Katarina, Anugerah Riadi, Ony Setiawan, Usman Hadi, dan Eddy Tarmiji. Anas hanya menyebutkan tujuh, satu lagi dia mengaku lupa.
”DPC akan menyampaikan hasil penjaringan itu ke DPD, dan DPD menyampaikan ke DPP PDI Perjuangan,” pungkasnya.
