Jakarta, Gesuri.id - Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI Perjuangan terus berjuang untuk Membumikan Pancasila. Salah satunya dengan membahas hal strategis terkait Politik Hukum dengan para pakar.
"Kami terus berdialog dengan para pakar. Partai sesuai kebijakan Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri, memerkuat tradisi intelektualnya, memelopori tugas pembelajaran partai (learning organization)," ungkap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/6).
Hasto mengatakan, dalam pertemuan tersebut hadir di Kantor DPP PDI Perjuangan diantaranya yaitu pakar hukum tata negara Mahfud MD, mantan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun, dan Kepala Balitbang PDI Perjuangan Heri Akhmadi.
Politisi asal Yogyakarta itu mengatakan, desain politik hukum PDI Perjuangan bertitik tolak dari Pancasila sebagai ideologi negara, dasar dan tujuan bernegara, pandangan hidup bangsa, the way of life, bahkan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, yakni Gotong Royong.
"Politik hukum membumikan Pancasila ini ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif dalam membangun persaudaraan dunia" katanya.
Lebih lanjut Hasto menjelaskan, politik hukum tersebut juga dirancang dengan melihat berbagai persoalan hukum saat ini, bagaimana hukum dalam praktik, tumpang tindih kewenangan, budaya tertib hukum, dan berbagai persoalan hukum saat ini.
"Atas dasar hal tersebut maka politik hukum dirancang melalui pendekatan ideologis, konstitusional, sosiologis, hingga pada sistem harmonisasi, tranformasi kelembagaan hingga tinjauan atas berbagai undang-undang sejak jaman kolonial Belanda, jaman kemerdekaan, hingga pasca Amandemen UUD 1945. Kesemuanya akan dituanglan dalam sikap politik dan program perjuangan Partai untuk diputuskan dalam Kongres V Partai" jelasnya.
Hasto menegaskan bahwa sebagai partai nasionalis PDI Perjuangan percaya bahwa hukum harus menjadi panglima dalam politik, sebab hukum mengatur bagaimana kehidupan berkebangsaan yang bebas, dan berkeadilan serta berlakunya prinsip kesetaraan warga negara.
