Yasonna adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014.
Pembangunan Marunda Tak Boleh Terhalang Kasus Hukum
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Sabtu, 07 Desember 2019 21:27 WIB
Pembangunan Marunda Tak Boleh Terhalang Kasus Hukum
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Sabtu, 07 Desember 2019 21:26 WIB
Yasonna Buka Kesempatan Mahasiswa Prodi Hukum untuk Magang
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Sabtu, 07 Desember 2019 14:54 WIB
Yasonna Buka Kesempatan Mahasiswa Prodi Hukum untuk Magang
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Sabtu, 07 Desember 2019 14:53 WIB
Yasonna Buka Kesempatan Mahasiswa Prodi Hukum untuk Magang
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Sabtu, 07 Desember 2019 14:52 WIB
Catat! Pemerintah Tak Halangi Kepulangan Rizieq Shihab
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Sabtu, 07 Desember 2019 14:02 WIB
Catat! Pemerintah Tak Halangi Kepulangan Rizieq Shihab
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Sabtu, 07 Desember 2019 14:02 WIB
Catat! Pemerintah Tak Halangi Kepulangan Rizieq Shihab
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Sabtu, 07 Desember 2019 14:00 WIB
Selama ini upaya Pemerintah dan DPR untuk menghasilkan UU yang berkualitas terkadang tak sejalan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 06 Desember 2019 15:41 WIB
Tidak ada cegah ataupun tangkal (cekal) kepada pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 06 Desember 2019 15:25 WIB
Yasonna menegaskan, penghilangan hak tertentu dari warga Negara harus didasari oleh Undang-Undang (UU).
Oleh : Hiski Darmayana, Kamis, 05 Desember 2019 17:00 WIB
Pemerintah tidak pernah mencekal terhadap pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Oleh : Hiski Darmayana, Kamis, 05 Desember 2019 15:30 WIB
Dan dari 50 RUU itu, lanjut Rieke, terdapat 4 RUU carry over dengan rincian 3 RUU dari pemerintah dan satu RUU usulan DPR.
Oleh : Hiski Darmayana, Kamis, 05 Desember 2019 15:00 WIB
Namun risiko ini dapat dikurangi secara signifikan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 05 Desember 2019 15:30 WIB
Ini akan memberi pengalaman yang baik tentang bagaimana melayani publik.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 05 Desember 2019 17:19 WIB
Pemerintah juga membebaskan setiap warganya memutuskan ingin menetap di mana saja.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 05 Desember 2019 12:30 WIB
Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait "omnibus law" dan pemindahan ibu kota menjadi prioritas yang harus segera disahkan.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 05 Desember 2019 08:00 WIB
15 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, seperti pemindahan ibukota negara dan omnibus law.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 04 Desember 2019 18:30 WIB
Keberlanjutan pembangunan infrastruktur jangan sampai terhambat sengketa antar perusahaan yang masuk ke ranah hukum
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 04 Desember 2019 16:01 WIB
Membahas usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020.
Oleh : Hiski Darmayana, Selasa, 03 Desember 2019 18:06 WIB
/rendering in 0.0757 [104]
