Sanur, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginginkan pimpinan MPR dipilih secara aklamasi.
Hal itu, kata Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah bisa dicapai jika ada kompromi dari pimpinan partai koalisi.
Baca: Partai Rekomendasikan MPR Kembali Tetapkan GBHN
"Bu Megawati menginginkan agar pimpinan MPR itu dipilih secara aklamasi, bukan secara voting. Maka salah satu cara untuk bisa menuju pada pimpinan MPR aklamasi, secara musyawarah mufakat. Tentu harus ada kompromi dengan unsur partai politik dari Koalisi Indonesia Kerja bergabung di dalam komposisi kepemimpinan MPR yang akan datang," kata Wakil Ketua MPR RI seperti dikutip melalui laman jawa pos.
Megawati akan mengagendakan pertemuan dengan Jokowi dan para ketua umum partai KIK. Dalam pertemuan itu juga akan dibahas soal bergabungnya partai di luar KIK dalam paket pimpinan MPR.
"Nanti kita lihat. Tentu dalam forum itu semuanya akan dimusyawarahkan," ungkapnya.
Basarah menjelaskan, konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diusulkan PDI Perjuangan berbeda dengan GBHN di zaman Orde Baru. Konsep PDI Perjuangan adalah memberikan wewenang MPR untuk menetapkan GBHN tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
"Jadi presiden dalam konsep amendemen terbatas PDI Perjuangan itu tetap dipilih oleh rakyat. Tetapi dalam hal menyusun visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu juga turun ke bawah ke calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Mereka harus berpedoman pada roadmap pembangunan nasional yang tengah ditetapkan oleh GBHN," ucapnya.
Baca: Soal Struktur Organisasi Baru, Ini Kata Koster
Dia menyatakan ingin punya kepastian hukum siapa pun presidennya, gubernurnya, maupun bupati dan wali kotanya. Pembangunan nasional kontiunitasnya harus tetap terjaga.
"Tidak seperti sekarang. Ganti presiden, ganti visi-misi, ganti program. Ganti gubernur, bupati, wali kota, ganti visi-misi, ganti program. Ke depan hal itu tidak terjadi lagi," pungkasnya.
