Jakarta, Gesuri.id - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengungkapkan PDI Perjuangan siap bekerja sama dalam mendukung penuh kesepakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Kesepakatan tersebut yakni, dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
Baca: Basarah Minta Generasi Muda Waspada Ideologi Transnasional
“PDIP siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, Konstitusi Negara serta Kebhinnekaan Indonesia,” kata Basarah di Jakarta, Rabu (7/11).
Basarah memaparkan, kerja sama antara keluarga besar nasionalis dengan ormas NU dan Muhammadiyah, sudah terjalin sejak lama. Itu bisa dilihat dengan jelas dalam bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
“Baik NU dan Muhammadiyah memberikan kontribusi nyata dalam merebut, mempertahankan serta mengisi kemerdekaan Indonesia,” ungkapnya.
Wakil Ketua MPR tersebut menambahkan, terbitnya Keppres Hari Santri Nasional Nomor 22/2015 merupakan bukti nyata bahwa negara mengakui peran dan kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan Indonesia.
“Hari Santri Nasional bukan hanya milik NU dan Muhammadiyah saja, melainkan milik umat Islam Indonesia yang mencintai NKRI dan Pancasila.” katanya.
Masih kata Basarah, Bung Karno sebagai tokoh nasionalis dan Presiden Pertama republik Indonesia juga memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Sebagai contoh dalam Musyawarah Nasional alim ulama yang disponsori NU, pada tahun 1954 memberikan gelar Waliyul Amri Bi dharuri Asy-Syaukah, yang artinya pemimpin di masa darurat yang wajib ditaati perintahnya.
“Sejarah juga mencatat bahwa pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan guru dari Bung Karno,” terang Basarah.
Baca: Politisi PDI Perjuangan: Mahasiswa Jangan Lupa Sejarah
Pada bagian lain, dalam hal Pancasila sebagai dasar negara telah final. Tidak ada lagi keraguan dalam NU dan Muhammadiyah. Pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, NU dengan tegas mengakui Pancasila sebagai asas tunggal.
“Sedangkan Muhammadiyah dalam Muktamar 47 di Makassar tahun 2015, juga menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah artinya negara perjanjian dan tempat bersaksi,” jelas Basarah.
