Gorontalo Utara, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendorong pembenahan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Anggota DPRD Gorontalo Utara dari daerah pemilihan Anggrek-Monano, Herson Hadi di Gorontalo, Jumat (14/9), menyarankan agar pengelolaan BUMDes perlu pembenahan, diantaranya jenis usaha yang dikelola harus jelas hingga pengurusannya.
Baca: Kader Maklum Jika Petani Gorontalo Kelola Mesin Pertanian
BUMDes mendapatkan alokasi dari dana desa, maka pengelolaan anggarannya perlu transparan dan diarahkan pada jenis usaha yang lebih produktif agar menguntungkan masyarakat di desa itu sendiri.
"Banyak aspirasi masyarakat yang menuntut pengelolaan BUMDes lebih transparan dan kreatif, maka DPRD mendorong pencapaiannya," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
DPRD, kata Herson, khawatir jika BUMDes tidak termanfaat untuk jenis usaha yang menguntungkan masyarakat, maka tidak akan berdampak bagi perekonomian desa.
Seluruh pengelola perlu didorong untuk lebih kreatif, disamping instansi teknis pemerintah daerah yang perlu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.
Pada agenda reses DPRD di wilayah itu, rata-rata masyarakat mengaspirasikan pengelolaan BUMDes yang kurang transparan dan tidak sesuai harapan masyarakat.
Seperti, ada BUMDes yang mengelola toko barang harian, namun ketika masyarakat datang membeli, barang yang semestinya dijual malah tidak tersedia.
Baca: DPRD Gorontalo Utara Desak Pengawasan Hewan Kurban
Kondisi yang sama ditemukan pada pengelolaan jenis usaha lainnya, padahal penyertaan modal melalui dana desa begitu besar atau minimal Rp50 juta setiap BUMDes.
Maka, kata Herson, pemerintah daerah perlu mengevaluasi pengelolaan BUMDes agar keberadaannya benar-benar dirasakan, yaitu bermuara pada kesejahteraan masyarakat di setiap desa.
