Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanes Fransiskus Lema, (Ansy Lema) menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) RI, baru-baru ini.
Agenda utama rapat adalah mengevaluasi kebijakan ketahanan pangan, terutama impor komoditas strategis dan food estate.
Baca: Djarot: Eri-Armudji Kuat Akibat Gemblengan dan Kepungan!
"Food estate adalah konsep pengembangan pangan pemerintah saat ini yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Dengan adanya food estate, pemerintah berupaya menyiapkan beberapa daerah menjadi lumbung pangan nasional," ungkap Ansy.
Pada kesempatan itu, Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan empat pokok penting.
Pertama, Kebijakan food estate harus diselaraskan dengan kemandirian, bahkan kedaulatan pangan.
Kedua, food estate harus mendukung peningkatan produktivitas pangan dalam negeri, sekaligus berkorelasi dengan upaya mengurangi ketergantungan pada impor.
Maka, ujar Ansy, food estate harus menyasar pada subsitusi impor yakni melakukan penanaman produk-produk komoditas pangan yang selama ini diimpor.
"Saya menyoroti secara khusus, pengembangan bawang putih di Humbang Hasundutan. Pengembangan bawang putih harus memperhatikan kualitas benih/bibit bawang putih, misalnya memakai model kultur jaringan," ujar Ansy.
Ketiga, kebijakan food estate harus melibatkan petani lokal.
"Berapa anggaran dan keuntungan yang didapatkan para petani? Jangan sampai kebijakan hanya di level atas, tidak menyentuh petani," ujar Ansy.
Keempat, lanjut Ansy, pemerintah harus melakukan kebijakan pewilayahan komoditas. Sebab, food estate dilakukan di berbagai daerah dengan konteks dan karakteristik pangan lokal yang berbeda.
"Saya contohkan, pengembangan Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Dari anggaran sebesar Rp. 330 miliar, pemerintah akan fokus mengembangkan jagung dan padi," ujar Ansy.
Konteks pertanian di NTT, lanjut Ansy, termasuk Sumba Tengah adalah lahan kering. Dia menganjurkan agar pemerintah melakukan diversifikasi pangan, yakni menanam komoditas pangan yang sesuai karaktekteristik lahan kering.
"Misalnya, Sumba Tengah sangat potensial untuk pengembangan ubi kayu. Mengapa tidak dikembangkan Padahal saat ini kita masih mengimpor ubi kayu. Tanam ubi kayu di Sumba Tengah, kikis ketergantungan impor," ujar Ansy.
Baca: Fix, Fraksi PDI Perjuangan Tolak RUU Ketahanan Keluarga
Anay berharap, berbagai kebijakan food estate harus berdasarkan perspektif ilmiah dan teknokratik yang mengutamakan pengembangan produksi dalam negeri dan pro petani lokal.
Ansy juga mendesak Kementan untuk turun langsung membantu dan memberdayakan petani lokal di Manggarai Barat.
Anggota DPR dari Dapil NTT II itu belum melihat kontribusi Kementan untuk terlibat nyata menyiapkan para petani dan peternak di Lembor, Lembor Selatan, Mbeliling, dan Boleng yang memiliki potensi pangan yang besar.
"Kementan harus turun langsung memberdayakan petani lokal agar bisa menjadi tuan rumah dan dapat menikmati manfaat atas harumnya nama Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium," ujarnya.
