Jakarta, Gesuri.id - Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi melaksanakan rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) mitra kerja dalam rangka membahas mengenai Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023.
Rapat kerja pembahasan LKPJ 2023 dihadiri, Dinas Pendidikan, Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, Dinas PU Pengairan, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup, Selasa (5/3/2024) pekan lalu.
”Kita membahas LKPJ Bupati Banyuwangi Ahir Tahun Anggaran 2023 bersama SKPD mitra kerja mengenai capaian indikator kerja dan pelaksanaan pembangunan tahun 2023,” ujar Ketua Komisi IV, Ficky Septalinda, Jum’at (5/4/2024).
Berdasarkan hasil rapat kerja, ketiga perangkat daerah tersebut rata-rata menyelesaikan program-program kegiatan mereka di atas 90 persen pada tahun 2023 lalu.
"Ini adalah satu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Hanya memang luas wilayah kita yang sangat luas dengan anggaran yang sangat terbatas menjadi kendala. Tapi pada prinsipnya saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh dinas dan pemerintah sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan sangat baik," ucapnya.
Namun demikian ada beberapa catatan Komisi IV yang harus menjadi perhatian SKPD mitra kerja sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program pembangunan tahun 2024 ini. Untuk Dinas PU Cipta Karya harapannya dapat berkalaborasi dengan Dinas PU Pengairan dalam perencanaan program pembangunan infrastruktur jalan agar ada kesesuaian tata kota maupun wilayah.
”Optimalisasi program pembangunan dan pengembangan jalan, sistem irigasi dan drainase terutama pada kawasan yang rawan genangan air,” ucapnya.
Dinas PU Pengairan harus melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian.Dan mengoptimalkan ketersediaan air yang ada dengan mencegah semakin banyaknya water losses atau kehilangan air.
”DPU Pengairan harus memprioritaskan pelaksanaan kegiatan pada lokasi penduduk dengan kondisi kemiskinan ekstrem yang tidak memiliki akses air,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.
Tingginya angka putus sekolah di Banyuwangi juga menjadi atensi bagi Komisi IV . Berdasarkan catatan LKPJ tahun 2023, terdapat 2.200 siswa di Bumi Blambangan yang terpaksa harus tidak melanjutkan pendidikan.
Menurut Ficky, persoalan masih tingginya angka putus sekolah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Artinya perlu adanya langkah tegas dan cepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Dinas Pendidikan Banyuwangi diminta membuat peta faktual penyebab siswa putus sekolah dan menyusun draft program serta agenda aksi untuk program bidang pendidikan guna menekan angka putus sekolah. Di sisi lain, kepala sekolah secara berkala perlu melaporkan kepada dinas apabila ada siswanya yang putus sekolah.
"Harapan kami sekolah-sekolah juga melaporkan jika ada siswa yang putus sekolah kepada Disdik. Sehingga bisa segera dicarikan jalan keluarnya. Langkah ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui pendidikan," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.
