Ikuti Kami

Banteng Sorong Minta Polda Papua Barat Selidiki Dana Hibah 

Yosep menilai dalam 5 tahun terakhir tidak ada program untuk pemuda di Papua Barat yang dillakukan oleh DPD KNPI Papua Barat.

Banteng Sorong Minta Polda Papua Barat Selidiki Dana Hibah 
Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Sorong yang juga Pengacara Muda, Yoseph Titirlolobi, SH.

Kota Sorong, Gesuri.id - Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Sorong yang juga Pengacara Muda, Yoseph Titirlolobi, SH dan Sekjen Law Firm Dhipa Adista Judticia Indonesia Inteligence Institute Wilayah Papua dan Papua Barat, meminta Polda Papua Barat untuk menyelidiki dana hibah DPD Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Papua Barat dari tahun 2017-2022 yang bernilai puluhan miliar rupiah.

Baca Bupati Asmat Pacu Sinergitas Credit Union Bantu UKM Agats

Yosep menilai dalam 5 tahun terakhir tidak ada program untuk pemuda di Papua Barat yang dillakukan oleh DPD KNPI Papua Barat, sementara dana miliaran rupiah tiap tahunnya terus terkucur untuk mereka.

“Kita ambil contoh, di KNPI Papua Barat ini ada 50 bidang, dimana sudah pasti ada 50 program kerja yang menjadi prioritas. Tetapi yang terjadi sampai saat ini program KNPI Papua Barat tidak berjalan sama sekali padahal banyak program. Jelas KNPI Papua Barat harus mempertanggungjawabkan  pemanfaatan anggaran hibah yang selama 5 tahun ini mereka terima secara rutin,” kata Yosep, baru-baru ini.

“Dana bantuan Pemprov Papua barat miliaran rupiah ini harus diusut dan dipertanyakan penggunaannya, mengingat bantuan Pemprov setiap tahun untuk KNPI Papua Barat terbuang sia-sia. Pemuda jelas sangat dirugikan oleh ulah oknum-oknum didalam tubuh kepengurusan DPD KNPI Papua Barat, yang selama ini diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi,” sambung Yosep.

Baca Komarudin Janji Perjuangkan Aspirasi DOB Tokoh Adat Biak 

Menurut Yoseph, uang tersebut adalah APBD Papua Barat, yang kalau disalahgunakan harus segera diselidiki oleh pihak Polda Papua Barat.

“Hal ini perlu di usut agar kedepannya anggaran hibah KNPI Papua Barat bisa digunakan tepat sasaran dan pengurus DPD KNPI Papua Barat sendiri bisa bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan organisasi. Intinya mereka ini harus diperiksa dan kami juga akan turun ke Mabes Polri dan Polda Papua Barat untuk melaporkan hal ini,” tuntas Yosep. Dilansir dari kapabarcom.

Quote