Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah perkuat diplomasi bilateral dengan pemerintah China.
Hal ini terkait insiden masuknya kapal nelayan dan coast guard China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Baca: Indonesia Harus Terus Pertahankan Kedaulatan
Dengan penguatan diplomasi bilateral agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sejurus dengan itu, aspek penegakkan hukum juga perlu dilakukan kepada kapal asing yang melakukan ilegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia.
"Ya harus ada bilateral, diplomasi untuk sampaikan saling menghormati wilayah dan ketaatan terhadap hukum internasional," kata Hasanuddin di Jakarta, Senin (13/1).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai langkah pemerintah menangani kasus ilegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sudah tepat. Pertama-tama ialah menghalau kapal asing tersebut.
Jika pihak asing masih 'ngeyel,' maka pemerintah dapat memberikan nota protes kepada negara yang bersangkutan. Jikalau masih membandel juga, pemerintah perlu membawa kasus ini ke mahkamah internasional.
"Pertama di halau dulu, kedua kemudian dilakukan protes, kemudian kalau protes enggak didengar, ya kita bawa ke Mahkamah Internasional," kata Kang Hasan.
Baca: Megawati Dukung Sikap Tegas Presiden Terhadap Natuna
Sementara itu, sifat operasi militer haruslah bertahan (defence), bukan melakukan penyerangan atau agresi.
"Sejauh ini menurut hemat saya sudah tepat," pungkas Kang Hasan.
