Denpasar, Gesuri.id – Wacana penghapusan dana hibah oleh Gubernur terpilih Wayan Koster sepertinya akan ada perlawanan. Beberapa politisi yang duduk di DPRD Bali sudah melayangkan sikap menolak.
Baca: DPRD Bali: Pemangkasan Dana Hibah Baru Wacana
Kali ini muncul sikap serupa dari Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, meski Wiryatama merupakan politisi yang satu partai di PDI Perjuangan dengan Wayan Koster. Dia justru mengharapkan agar rencana Koster itu diurungkan.
“Gini ya, rencana atas penghapusan hibah tahun 2019 bukan dalam konteks menolak atau tidak. Namun proses hibah sudah berjalan,” jelas mantan Bupati Tabanan dua periode ini usai sidang paripurna di DPRD Bali kemarin (14/8).
Adi Wiryatama mengatakan bahwa proses hibah tahun 2019 sudah berjalan dalam tahap anggaran APBD tahun 2019. Proses proposal masuk dari masyarakat sudah masuk cukup lama, kemudian sudah ada kajian – kajian, termasuk juga sudah ada verifikasi.
“Tahapan sudah berjalan, proposal masyarakat sudah masuk, kajian – kajian bahkan sudah verifikasi,” kata ayah dari Bupati Tabanan Eka Wiryastuti ini.
Tahapan ini sudah berjalan, artinya masyarakat sudah tahu bahwa akan nada bantuan dari proposal yang sudah masuk. “Jadi kalau kemudian ada rasionalisasi anggaran, dan dipangkas atau ditiadakan, akan melukai hati masyarakat. Yang sudah merencanakan pembangunan,” sebut Adi Wiryatama.
Dia juga mengatakan, bahwa hibah yang difasilitasi oleh DPRD Bali adalah bentuk dari komitmen untuk menjaga tradisi, adat, budaya dan agama. Dengan hibah itu mampu membantu masyarakat, yang rata – rata ada beban dalam hal adat, budaya dan tradisi.
Adi Wiryatama juga mengatakan, format hibah ini juga bagian dari jawaban atas masukan – masukan masyarakat saat melakukan reses. “Bagian dari fungsi kami di DPRD Bali, menjawab harapan masyarakat dengan memfasilitasi agar dapat bantuan hibah,” imbuh politisi gaek PDI Perjuangan ini.
Politisi asal Tegeh, Tabanan ini mengatakan bahwa dengan kondisi – kondisi ini, untuk hibah tahun 2019 sudah berjalan mekanisme dan proses permohonannya. Jadi bagi politisi yang sempat menjadi Sekretaris DPD PDI Perjuangan ini, lebih baik tidak dilakukan pemangkasan hibah.
“Kami harap agar tidak dipangkas, tidak dihapus dan diurungkan untuk menghapus hibah tahun 2019. Kami bicara tahun 2019 yang sudah berjalan proses tahapan permohonan hibah dari masyarakat,” harapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jajaran fraksi di DPRD Bali juga menyampaikan pemandangan umum fraksi menjadi satu. Dibacakan oleh Wayan Adnyana dari Fraksi Demokrat, yang menyatakan jika DPRD Bali tidak setuju ada penghapusan hibah.
Baca: APBD Fokus Infrastruktur, Koster: Perlu Jalan Lingkar Bali
Sebelumnya ada rencana dari gubernur terpilih Wayan Koster untuk melakukan rasionalisasi anggaran APBD tahun 2019 jika rencana shortcut Denpasar – Singaraja tidak didanai melalui APBN.
Salah satu yang akan kena rasionalisasi adalah dengan menghilangkan hibah yang difasilitasi DPRD Bali dengan jumlah Rp 370 miliar. Bagi Koster hibah sebesar ini sangat tidak sehat dan membebani APBD Bali.
