Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan sejumlah langkah yang patut diterapkan untuk menciptakan stabilitas politik daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
"Langkah-langkah stabilitas politik dalam negeri, salah satunya deteksi dini dan pemetaan potensi stabilitas," kata Tjahjo dalam catatannya pada Rapat Kerja Teknis Bareskrim di Jakarta, Selasa (6/3).
Selain itu Tjahjo juga menyerukan pentingnya pemanfaatan modal sosial melalui upaya peningkatan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat.
"Penguatan fungsi intelijen salah satu yang perlu dilalukan serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," jelas Tjahjo.
Dia mengatakan tantangan demokrasi yang terjadi saat ini, antara lain sulitnya menghindari faktor politik uang karena Pilkada membutuhkan biaya politik yang luar biasa.
"Padahal politik uang merendahkan martabat rakyat," kata dia.
Dia juga memandang masih banyak warga yang kesadaran demokrasinya rendah. Ditambah maraknya isi hoaks dan SARA di media sosial yang dapat memprovokasi hingga dapat menimbulkan kegaduhan dan stigma buruk suatu kelompok.
"Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dan kegaduhan. Radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian, propaganda politik, dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan," jelasnya.
Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan Pilkada seharusnya mampu merefleksikan kedua inti dari demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi.
Menurut dia, terdapat sedikitnya lima indikator Pilkada serentak berkualitas yakni independensi penyelenggara, independensi birokrasi, partisipasi pemilih yang tinggi, bakal calon yang berkualitas, serta terpilihnya kepala daerah dengan legitimasi kuat dan berkualitas.
