Surabaya, Gesuri.id - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendukung pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) terkait usulannya kepada pemerintah untuk merevisi Undang-undang (UU) prostitusi agar pelanggan dan pekerja seks komersial (PSK) yang memberikan layanan prostitusi juga dijerat hukum.
Baca: Rebut Dolly, Risma Selamatkan Masa Depan Anak-Anak
Usulan itu pun disampaikan oleh Ketua MUI KH Abdusshomad Bukhori menanggapi kasus prostitusi online artis yang baru-baru ini terbongkar penyidik Polda Jatim.
Menurut Risma, hal ini sama halnya saat penutupan lokalisasi Dolly beberapa tahun lalu, meski berat tapi akhirnya terealisasikan.
"Kita mendukung, sebetulnya mohon maaf ya, dari hasil yang saya pelajari, kenapa kemudian menutup Dolly meskipun itu berat sekali. Menurut saya di sana ada perbudakan," ungkapnya, Rabu (16/1).
Risma pun menceritakan bahwa kasus yang telah terjadi di lokalisasi Dolly lebih parah. Selain menjual wanita, dalam kasus Dolly tersebut juga terdapat kasus penjebakan melalui utang.
"Jadi PSK di sana (Dolly dan Jarak, Red) itu ada yang dijerat bagaimana supaya punya utang. Ingat ya dengan PSK berusia 62 tahun, dia sudah bekerja sejak berusia 17 tahun tapi hingga tua tidak punya apa-apa. Pada saat saya tanya, dia mengaku tidak punya rumah. Dia tinggalnya ngekos di pinggir rel. Itu pun utang. Artinya apa, dia itu dijerat dengan utang agar bekerja terus seperti itu," papar Politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: Kawasan Bekas Lokalisasi Dolly Diubah Jadi Kampung Inggris
Belum lagi, Risma melanjutkan, antara hasil kecil yang didapat dengan derita penyakit HIV/AIDS yang mengancamnya. Nanti pulang seolah-olah dia pakai perhiasan dan pakaian yang bagus, padahal itu barang dari utang. Dan utangnya itu seperti pada rentenir, yang nilainya bisa 10 kali lipat lebih mahal. Jadi di sana tidak cocok apa yang dia tanggung, seperti kena penyakit HIV/AIDS juga," pungkas Risma.
