Ikuti Kami

Amien Berbahaya, Berusaha Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

Sejak dulu PDI Perjuangan konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu diperbaiki dan penyelenggara Pemilu tetap netral.

Amien Berbahaya, Berusaha Delegitimasi Penyelenggara Pemilu
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat konsolidasi internal PDI Perjuangan di Lampung Tengah, Jumat (1/3). (Foto: gesuri.id/Effatha Gloria VG. Tamburian)

Lampung, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyikapi pernyataan petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dalam aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (1/3). Dalam aksi itu, Amien Rais menyebut ada gejala kecurangan luar biasa sejak enam bulan lalu. 

Hasto menilai apa yang disampaikan Amien Rais berbahaya, karena berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu).

"Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya disampaikan," ujar Hasto saat konsolidasi internal PDI Perjuangan di Lampung Tengah, Jumat (1/3) malam.

Hasto menerangkan, sejak dulu PDI Perjuangan konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu diperbaiki dan penyelenggara Pemilu tetap netral. "Bagaimana agar alat-alat negara tidak boleh digunakan," kata Hasto.

Sebab, menurut Hasto, PDI Perjuangan memilki pengalaman buruk di masa lalu. Terutama pada Pemilu 2004 dan 2009, yang merupakan era ketika PAN terlibat dengan kekuasaan era Presiden SBY. Hal menekankan, situasi yang sama seperti 2004 dan 2009 itu takkan bakal terjadi pada Pemilu 2019.

"Karena itulah justru ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan kita tidak ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar," imbuh Hasto.

Hasto memastikan ketika partainya merupakan partai penguasa, maka takkan mau menggunakan cara-cara kotor seperti di era Orde Baru yang dikritisinya. Sebagai contoh, Orde Baru dikritik karena KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). 

Maka PDIP memegang prinsip itu dengan tak membolehkan adanya nepotisme dalam pengelolaan daftar caleg-nya. Dibatasi maksimal hanya dua dari satu keluarga yang boleh menjadi caleg. Itupun tak boleh dalam satu tingkatan di dapil yang sama.

"Ada yang mengaku tokoh reformasi, dulu getol bicara nepotisme, eh sekarang partainya empat anaknya itu menjadi caleg di partai tersebut," kata Hasto.

Quote