Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan dan Partai Golkar sepakat menjalin komunikasi jelang Pilkada di Jawa Barat (Jabar).
Komunikasi tersebut ditandai pertemuan pengurus masing-masing wilayah. Salah satunya saat PDI Perjuangan menyambangi markas Golkar Jabar di Jalan Maskumambang, Kota Bandung.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Tidak Ada Perjuangan Yang Sia-sia
Kedatangan Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, disambut langsung Ketua DPD Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzily.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono menambahkan, pihaknya sangat berterimakasih atas sambutan Partai Golkar. Meski Pemilu 2024 telah selesai, masih ada satu agenda penting yaitu Pilkada serentak.
"Saya sadar betul, Jawa Barat provinsi besar yang sangat dinamis yang masih cair. Pasti untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik, antar partai ini harus berkerja sama dan berkoalisi," kata Ono.
Ono menjelaskan, baik PDI Perjuangan maupun Golkar tidak bisa berdiri sendiri menghadapi Pilgub Jabar dengan hasil Pemilu kemarin, begitu juga yang terjadi di 27 kabupaten/kota. Oleh karena itu, koalisi penting untuk memenuhi ambang batas parlemen 20 persen.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ace yang sudah membuka untuk PDI Perjuangan berdiskusi, dan kita mempunyai kesepakatan. Ini merupakan pertemuan awal yang nanti berlanjut masing-masing partai akan membuka peta politik dari 27 kabupaten/kota yang nanti akan kita bertemu lagi untuk bicara yang lebih detail," Katanya.
Baca: Simak, Ini Sembilan Program Ganjar-Mahfud Untuk Masyarakat!
Sementara Ace menuturkan, kunjungan yang dilakukan PDI Perjuangan kepada Golkar tidak lepas dari peran masing-masing partai sebagai pilar demokrasi. Komunikasi antar partai menurut Ace sangat penting demi mewujudkan cita-cita 50 juta penduduk Jabar.
"Partai Golkar dan PDI Perjuanganmemiliki platform kebangsaan, tentu cita-cita kebangsaan ini perlu kita wujudkan bersama," tuturnya.
Disinggung soal Pilkada serentak 2024 dan Pilgub Jabar, Kang Ace menjelaskan, dalam pertemuan itu terjadi komunikasi soal peluang koalisi. Meskipun tak dipungkiri, masing-masing partai memiliki mekanisme penentuan calon kepala daerah yang berbeda.
