Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengajak komponen masyarakat dan parpol kontestasi di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) untuk menempatkan kepentingan umum diatas segalanya.
Kendati begitu, dia menilai persoalan dan atau instabilitas keamanan yang muncul di Maluku Tenggara, pasca penetapan hasil pileg, tidak terlepas dari akumulasi gesekan internal parpol dan ketidakberesan penyelenggara terhadap hasil.
Dirinya mengajak masyarakat teristimewa seluruh partai politik yang berkontestasi disana supaya harus berpolitik secara santun, karena kita merasa kepentingan itu adalah segala galanya untuk kepentingan rakyat.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Meski demikian ini adalah akumulasi daripada gesekan-gesekan internal yang kemudian meluas.
“Secara internal PDI Perjuangan tidak melakukan gerakan-gerakan protes, karena itu sebagai ketua DPRD Maluku dirinya menghimbau kepada masyarakat Maluku Tenggara “mari kita kembali kembali ke adat dan filsafat kehidupan kita, tapi yang paling penting para pemimpin penyelenggara juga harus menetapkan sikap mereka terhadap hasil hasil politik itu yang baik. Orang Kei bilang “Hira ni tu fangi ni” barang siapa yang punya itu harus menjadi milik dia, dan kalau bukan menjadi milik dia, jangan diberikan (jangan mengambil hak milik orang lain), “imbau Watubun setelah menyikapi instabilitas keamanan yang ditimbulkan pasca penetapan hasil pileg belum lama ini.
Dirinya melanjutkan kalau internal PDI Perjuangan sangat menjunjung falsafah itu, dan sebagai ketua DPRD dirinya menghimbau untuk dikembalikan kepada hasil sesungguhnya, sebab jika itu tidak diperhatikan dengan baik maka tentu akan menambah daftar panjang konflik kepentingan.
“Harus dikembalikan pada hasil sesungguhnya kalau tidak kita menambah daftar panjang, menciptakan instabilitas politik dan keamanan di Maluku Tenggara,”kata Watubun seraya mengingatkan kembali pentingnya menahan diri.
“Saya minta semua orang menahan diri, baik pesertanya, orang perorang dalam caleg, kita menahan diri, kita mengedepankan kepentingan umum lebih baik dan menjunjung tinggi harkat dan martabat orang Kei dan senantiasa menjunjung tinggi peradaban dan hukum adatnya. Kita harus tunjukan kepada publik supaya publik dapat mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan mengelola perbedaan itu menghasilkan hasil yang baik, Terima dan tidak, setuju dan tidak itu urusan kita, tapi ada ruang-ruang hukum yang diciptakan oleh negara melalui aturan supaya kita manfaatkan itu secara baik daripada tindakan kita diluar normal.
Baca: Abdy Jelaskan Kenapa Ganjar Pranowo Layak Jadi Presiden RI
Selain itu, tokoh masyarakat Malra yang berasal dari dapil enam (6) meliputi Kabupaten Malra, Kota Tual dan Kabupaten Aru ini juga mengimbau kepada pihak penyelenggara agar melaksanakan tugas sesuai etika dan kewajaran.
“Saya juga imbau kepada penyelenggara Bawaslu dan KPU supaya harus melakukan tugas mereka secara benar, memutuskan juga secara baik dan juga menyampaikan kesaksian secara benar sehingga orang merasa puas.
Ruang internal pasti adalah Mahkamah partai, ruang eksternal adalah Bawaslu, kemudian DKPP dan makkamah konstitusi (MK).
“Jadi kita harus memanfaatkan itu secara baik untuk kepentingan semua masyarakat, saya kira itu yang paling penting daripada harapan kami,”ajak Watubun.
