Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan H. KRH. Henry Yosodiningrat menegaskan, Pemerintahan Presiden Jokowi relatif dinilai berhasil dalam menegakkan hukum terutama penegakan terhadap kasus-kasus hukum yang merugikan kemaslahatan rakyat secara luas.
"Penegakan Hukum selama Pemerintahan Jokowi, pertama yang sangat terlihat secara kasat mata yaitu Pembubaran Petral, terungkapnya mafia daging sapi. Kemudian dibentuknya Tim Saber Pungli. Dan hukuman mati terhadap terpidana narkoba yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap," ungkap Henry dalam sebuah talkshow di TV beberapa waktu lalu..
Dijelaskan dia, ini adalah salah satu hal yang kalau boleh dikatakan tidak pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya. "Yang ada pemberian grasi dan sebagainya," kesal Henry.
Kemudian, lanjut dia, diterbitkannya Perppu tentang Ormas. Dibubarkannya HTI. Menurut Henry, hal itu adalah suatu keberanian dan bentuk ketegasan dalam penegakan hukum.
"Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, tidak perlu kita ragukan lagi. Karena orang yang bisa menegakkan HAM adalah orang yang tidak tersandera oleh masa lalu yang berkaitan dengan HAM," ungkap Henry.
Kemudian, masih kata Henry Yoso, penegakan HAM itu jangan hanya dilihat bagaimana mengungkap suatu kasus pembunuhan atau kasus pelanggaran HAM yang belum diungkap.
"Tapi HAM itu antara lain: hak dari warga, hak warga negara untuk peroleh pendidikan, kesehatan, informasi dan masih banyak Hak-hak lainnya yang tidak bisa dibantah," ujarnya.
Selain itu, pemenuhan HAM dalam konteks mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti pembangunan tol laut, pemerataan pembangunan, pemberian lapangan kerja.
"Hak seseorang memperoleh penerangan listrik. Bayangkan dari sekian puluh tahun, banyak warga kita di desa yang tidak menikmati penerangan listrik. Oleh Presiden Jokowi, hampir seluruh desa di Indonesia sudah bisa dialiri listrik," tambahnya.
Ada pun untuk paslon Capres 02, Henry mengaku sangat meragukan untuk dapat menegakkan hukum dan kaitannya dengan HAM.
"Karena sejauh catatan saya, paslon 02 tersandera masa lalunya dengan penegakan HAM atau melanggar HAM," tandas Henry Yoso Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung II.
